Kota Cimahi, BriliaNews.com – Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kategori fakir miskin termasuk gelandangan dan pengemis di Jawa Barat, cukup tinggi terutama di kota-kota besar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Barat, per September 2022 penduduk miskin di Jawa Barat sebanyak 4,05 juta jiwa atau 7,98 persen dari jumlah penduduk Jawa Barat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar
Dodo mengatakan, proses pembinaan terhadap PPKS khususnya pengemis dan gelandangan, relatif lebih sulit dan kompleks dibandingkan dengan yang lain.
Permasalahan semakin muncul saat jelang lebaran, dimana banyak yang mengkondisikan dirinya pura-pura sebagai pengemis.
Permasalahan lainnya dalam pemberdayaan PPKS, sambung Dodo mereka tidak memiliki administrasi kependudukan.
“Contohnya agar pengemis bisa mengajukan rumah layak huni itu kan harus punya jaminan kesehatan, dan itu sulit bagi mereka karena mereka tidak terdaftar, mereka tidak punya KTP, itu administrasi kependudukan,” katanya pada Pembentukan Forum Kerjasama Tripartit Plus Griya Bina
Karya di kota Cimahi, Kamis (16/3/2023).
Dodo Suhendar menuturkan data gelandangan dan pengemis juga sulit didapat, akibat berpindah-pindahnya lokasi mereka.
“Kita sedang mencoba aplikasi yang namanya Pintu Juara, yang berisi data berbagai penyandang masalah sosial. Saat ini masih terbatas, karena inputnya baru dari Dinas Sosial Kab/Kota. Dapat dibayangkan banyak yang belum masuk,” ujarnya.
Ke depan, tambah Dodo, ia ingin Pintu Juara ini berkolaborasi dengan aplikasi Sapa Warga, sehingga masyarakat bisa langsung melaporkan apabila menemukan PPKS di sekitar mereka.
Untuk mengatasi penyandang masalah sosial tersebut, kata Dodo tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. “Karena tidak mungkin pemerintah bisa menangani semuanya sendiri. Stake holder terkait harus ikut menangani masalah ini, termasuk memberdayakan dunia usaha, aktifis dan media,” ucapnya.
Untuk itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat melalui UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya (PPSGBK), membentuk Forum Komunikasi Kerjasama Tripartit Plus antar pemerintah, akademisi, prakktisi dan media.
“Forum ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan terhadap PPKS jalanan, agar bisa lebih komprehensif dan profesional, sehingga mereka bisa menjadi mandiri baik secara ekonomi maupun sosial,” imbuhnya.
Kepala UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Teguh Khasbudi melaporkan, pembentukan forum ini untuk membangun kerjasama yang konstruktif dengan berbagai lembaga terkait.
Selain itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan sosial yang lebih komprehensif dan profesional, sehingga dapat membuka dan meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat.
“Forum ini juga bertujuan untuk melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif, melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif menuju Jawa Barat juara lahir batin,” tutupnya.
Pewarta : Adi
Editor : Ida
