Kabupaten Cirebon, BriliaNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menyoroti kurangnya anggaran pelayanan pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati, saat memimpin kunjungan kerja Komisi ke UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon, Senin (5/6/2023).
Lina menyebut berdasarkan hasil kunjungan kerja di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan, pihaknya menemukan ada salah satu masalah yang perlu menjadi perhatian khusus, yakni terkait fasilitas pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan.
Terlebih, Lina menilai UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon tersebut, hanya memiliki satu tugas pokok dan fungsi yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat penghasil hutan melalui kegiatan pelatihan pemberdayaan secara berkala.
“Intinya fungsi UPTD ini ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada beban keuangan. UPTD ini hanya mengedukasi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha atau mencari penghasilan di sekitar hutan. Agar dapat sejahtera, mereka diberikan pelatihan dari mulai budidaya on farm sampai off farm,” terang Lina.
Tak hanya pelatihan terkait pengelolaan nya saja, tetapi pemerintah melalui UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan juga memberikan pembinaan terkait cara memasarkan produk agar bisa diterima di masyarakat secara luas.
“Pemasarannya ikut serta diberikan pelatihan biar produk mereka yang dibudidayakan atau dihasilkan di hutan itu, bisa diterima dipasar secara luas dan juga memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga berimbas terhadap penghasilan masyarakat yang akan meningkat ketika produk mereka tersebut dipasarkan secara luas,” tutur Lina.
Namun, Lina menyoroti workshop pelatihan di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan tersebut, kurang mumpuni untuk melaksanakan pembinaan.
Lina berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan anggaran untuk di alokasikan terhadap fasilitas dalam menunjang kegiatan pelatihan bagi masyarakat.
“Perlu support anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat agar berjalan dengan baik, biar program berjalan dengan baik, dengan dukungan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan,” tutup
Lina.
Editor : Adi
