Kota Bandung, BriliaNews.com – Ketua DPD PDIP Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua DPRD provinsi Jawa Barat (Jabar) Ono Surono, mengajak media massa untuk bersama-sama menyoroti program pemerintah provinsi Jawa Barat kedepan.
Menurutnya, di Jabar saat ini masih banyak persoalan yang belum terselesaikan dengan baik.
“Pertama terkait dengan APBD Jabar Tahun 2025, yang berdasarkan nota pengantar Gubernur, turun dari 36 triliun rupiah menjadi sekitar 29 triliun rupiah,” ungkap Ono kepada awak media di Gedung DPRD Jabar, Kamis (17/10/2024).
Selain itu, tambah Ono, angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pembangunan, masih besar. Stunting juga masih di atas rata-rata nasional dan pelayanan kesehatan yang belum merata.
“Di sisi lain, kita juga menghadapi sebuah problem dimana saat ini terjadi deflasi di Jabar. Artinya, turunnya harga barang, karena memang rakyat sudah tidak bisa belanja barang-barang seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, kondisi kantong rakyat Jabar, sedang tidak baik-baik saja,” jelasnya.
Dengan banyaknya permasalahan tersebut, kata Ono PDIP mengajak media untuk berpartner menyoroti program kegiatan Pemprov Jabar ke depan, sehingga program-programnya benar-benar fokus mengatasi ekonomi masyarakat.
“Untuk itu tentunya kita perlu partner dari media. Bisa kita sosialisasikan berbagai macam isu yang ada di DPRD, rapat-rapat dengan gubernur, dengan dinas, atau sebaliknya teman-teman media juga bisa menginformasikan kepada kami terkait dengan situasi kondisi di lapangan,” ujar Ono.
Ono Surono juga menyoroti masalah sampah terutama di wilayah Bandung Raya.
Masalah ini dikatakannya sudah menjadi perhatian pemerintah pusat.
Misalnya terkait program Citarum Harum, yang salah satunya berkaitan dengan sampah.
“Selama ini, Bandung Raya juga masih sangat bergantung dengan TPA Sarimukti, yang kemarin ada masalah, karena sudah overload, terjadi kebakaran, hingga akhirnya tidak berfungsi, dan kita tahu pada akhirnya terjadi tumpukan sampah diamana-mana,” jelasnya.
Sementara TPPAS Legok Nangka dan Lulut Nambo, hingga sampai saat ini belum beroperasi maksimal.
“Jadi, kendalanya di administratif, harusnya itu segera diselesaikan. Sehingga kita harus dorong Pemprov (Jabar) untuk segera menyelesaikannya,” ungkapnya.
Kemudian, yang pernah disampaikan Pemprov, terkait pengolahan sampah berbasis rumah.
Menurut Ono, program ini juga belum dilaksanakan secara maksimal. Baru wacana-wacana, belum menjadi gerakan yang secara menyeluruh dilakukan oleh Pemprov dengan melibatkan Pemkot/Pemkab sampai kelurahan dan desa di Bandung Raya.
“Harusnya terkait dengan penanganan sampah berbasis rumah tangga, ada edukasi yang tidak bersifat formal. Tapi edukasi yang langsung ke rumah-rumah warga. Harus ada tim yang dibentuk untuk melakukan itu,” bebernya.
Ia menyebut warga perlu diberi contoh, sesuatu yang bermanfaat. Mereka tidak akan pernah tahu, kalau tidak diberikan contoh.
Salah satu edukasinya, dimana sampah organik yang bilamana dikumpulkan menjadi satu, maka ada potensi mendapatkan uang melalui pembuatan pupuk organik.
“Kemudian sampah-sampah yang tidak bisa di daur ulang, secara ekonomi juga ada potensinya. Banyak program terkait bank sampah yang berbasis desa kelurahan, tapi yang berjalan maksimal itu hanya satu dua saja,” tuturnya.
Pemberian sangsi pun, menurut Ono, sebaiknya baru dilakukan pada saat masyarakat sudah memiliki pengetahuan terlebih dahulu.
“Jadi pada saat sosialisasi penanganan sampah berbasis rumah misalnya, lalu konsekuensinya harus ada aturan yang dibuat, sehingga warga itu tahu dan benar-benar bisa melaksanakan itu. Jadi harus bertahap. Rakyat Indonesia itu tidak bisa seketika,” jelasnya.
“Namun demikian solusi sampah yang paling cepat, ialah dengan beroperasinya TPPAS Legok Nangka dan Lulut Nambo. Kemudian, berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup kehutanan, Dirjen Sampah, misalnya, terkait Sarimukti. Bagaimana agar bisa beroperasi maksimal dan tidak ada kendala lagi,” pungkasnya.
Pewarta : Adi
Editor : Afrida
