Kota Bandung, BriliaNews.com – Mayoritas masyarakat Jawa Barat tidak setuju dengan kekerasan ekstrem, organisasi kekerasan ekstrem, dan juga intoleransi.
Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), dukungan masyarakat Jawa Barat terhadap kekerasan ekstrem, saat ini cenderung menurun, namun lebih tinggi pada kelompok umur lebih muda (<40 tahun), pendidikan menengah dan di Dapil Jabar 2 ( Bandung & Bandung Barat).
Survei dilakukan pada tanggal 16-29 Mei 2022, dengan 3.090 responden yang tersebar di DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan margin eror 4,1% pada tingkat kepercayaan 95%.
Tema yang diusung ialah “Kekerasan Ekstrem, Toleransi, dan Kehidupan Beragama di Indonesia.”
“Dari hasil survei ini, secara khusus di Jawa Barat, kita menemukan bahwa secara umum dukungan kepada kekerasan ekstrem dan organisasi kekerasan ekstrem bukan mayoritas,” kata Peneliti Senior LSI Rizka Halida usai diskusi temuan survei opini publik bertema “Sikap Publik Atas Kekerasan Ekstrem dan Intoleransi Kehidupan Beragama di Jawa Barat” di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Kamis (8/6/2023).
Menurut Rizka, ada sejumlah warga Jabar yang mendukung kekerasan ekstrem dalam bentuk pergi berperang di negara lain, untuk membela umat agamanya yang dianiaya.
“Sekitar 45% responden yang mendukung kekerasan ekstrem, dengan pergi berperang ke negara lain untuk membela umat agamanya,” tuturnya.
“Artinya Indonesia masih sangat potensial atau jadi lahan subur untuk dijadikan target kelompok-kelompok yang ingin merekrut orang-orang untuk dikirim ke Suriah,” tambah Rizka.
Kemudian terkait dukungan kepada organisasi yang mengkampanyekan intoleransi, Rizka mengatakan, masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang berbagai organisasi yang mengkampanyekan intoleransi, namun justru dukungannya berimbang antara yang setuju dengan tidak setuju.
“Misalnya kepada FPI, yang mungkin bertentangan juga dengan ajaran Islam yang anti kekerasan. Masih banyak orang yang setuju,” ujarnya.
Kelompok muda usia di bawah 40 tahun bahkan yang di bawah 21 tahun, cukup banyak juga yang mendukung terhadap kekerasan ekstrem dan organisasi ekstrem, dan juga mendukung hukum Syariah Islam untuk hukum pidananya.
Selain itu kelompok ini juga yang setuju kepada norma gender regresif, yang selama ini seringkali merugikan perempuan.
“Di Jawa Barat kelompok muda justru yang lebih banyak setuju dibandingkan kelompok umur yang lain,” ujar Rizka.
Terkait intoleransi, Rizka menyebut bila dikaitkan dengan hasil survei sebelumnya di tahun 2019 yang merupakan tahun politik, angkanya cenderung naik. Sedangkan di tahun 2022 angkanya turun.
“Kita tahu di tahun 2022 ini, belum panas poltiknya, tapi sangat mungkin semakin mendekati tahun 2024, intoleransi semakin meningkat. Dengan catatan bahwa tidak ada upaya-upaya dari pemerintah dan masyarakat sendiri untuk membatasi isu-isu politik identitas, digunakan untuk memobilisasi orang menjelang Pemilu,” ujar Rizka.
“Ini poin-poin penting yang bisa dijadikan masukan untuk pemerintah ke depan,” tuturnya.
Menanggapi hasil survei tersebut Koordinator Kerukunan Umat Beragama dan Reformasi Birokrasi dan Hukum Kanwil Kemenag Jabar Haidar Yamin Mustafa mengatakan, ada tiga faktor yang memicu hal tersebut, yaitu faktor eksogen, faktor endogen, dan faktor rasional.
Faktor – faktor tersebut mengarah ke urusan agama, padahal tidak murni ini adalah urusan agama. Salah satunya adalah pemahaman dan pengamalan agama secara ekstrim.
Oleh karena itu, ucap Haidar, salah satu solusinya dengan mengedepankan moderasi agama.
“Prisipnya nilai-nilai mederasi beragama itu ialah toleransi, kearifan lokal, anti kekerasan, jadi hal-hal itu sudah ada, cuma dinilai luntur di kehidupan bermasyarakat kita,” tuturnya.
Sementara itu Co-Founder dan Direktur Eksekutif Peace Generation Indonesia Irfan Amalee mengatakan, solusi lain untuk bisa mengurangi intoleransi antar kelompok, salah satu yang bisa digunakan ialah contact theory atau teori kontak, yaitu dengan membuat kelompok saling berinteraksi dengan kelompok lain.
Ia mengatakan, dengan adanya interaksi antara suatu kelompok dengan kelompok lain, yang awalnya saling curiga dan tidak percaya, setelah semakin sering berinteraksi justru bisa menjadi percaya satu sama lain.
Walau begitu, Irfan menjelaskan ada syarat teori ini bisa berhasil.
“Pertama equal status atau status yang sama, kedua adanya common goal atau tujuan yang sama, ketiga adanya inter group cooperation atau kolaborasi antar grup, dan support authority atau dukungan dari pemangku jabatan,” ujar Irfan.
Menurut Irfan tantangan untuk mengatasi intoleransi ini memang sangat berat, walau begitu ia menganjurkan untuk tetap positif dan terus berjuang.
“Ini seperti lari marathon yang panjang, yang kita tidak tahu finishnya kapan, tapi kita harus menuju ke sana, walau berat,” tuturnya.
Dilain pihak, Dosen Komunikasi Politik UNPAD Firman Manan mengatakan diperlukan penelitian lebih lanjut dalam memetakan isu ini di Jawa Barat.
“Isu kekerasan ekstrem dan intoleransi di Jabar itu tidak bisa hanya diselesaikan di level provinsi. Kita punya 27 kab/ kota yang memiliki karakteristik yang heterogen,” tuturnya.
Ia mengatakan, saat ia melakukan analisis politik terhadap Provinsi Jawa Barat, itu biasanya membagi dalam beberapa sub kultur.
“Misalnya dengan pendekatan sub urban plural, ada wilayah yang kita kategorikan sebagai wilayah urban seperti megapolitan. Ada juga Kluster Bandung Raya, Kluster Plural seperti Priangan Barat dan Timur, Kemudian Kluster Palimanan, dan terakhir yang relatif sub urban itu Kluster Karawangan,” ujarnya.
“Karakteristik yang berbeda-beda itu juga mengakibatkan kita harus berhati-hati dalam memetakan,” tutur Firman.
Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan kekerasan ekstrem dan intoleransi ini, tidak bisa hanya bicara satu Jabar, tetapi harus mengindentifikasi dan mengkategorikannya pada wilayah-wilayah yang lebih kecil sesuai dengan kecenderungan karakteristik wilayah tersebut.
Pewarta : Adi
Edotor : Afrida
