Kota Bandung, BriliaNews.com –
Munculnya kasus antraks di Gunungkidul Yogyakarta baru – baru ini, membuat semua daerah di Jawa Barat waspada.
Terlebih di provinsi ini ada 8 daerah yang berstatus endemis antraks, yakni kabupaten Bogor, Bekasi, Purwakarta, Subang dan kabupaten Karawang serta kota
Bogor, Depok dan kota Bekasi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat, Ir.H. Abdul Hadi menilai Dinas Kesehatan yang menangani penyakit menular termasuk antraks sudah punya sistem kerjanya.
Seperti diketahui penyakit infeksi antraks pada hewan ternak dapat menular ke manusia, bila menyentuh atau mengonsumsi daging dari hewan yang terserang bakteri Bacillus anthracis tersebut.
Menurut Abdul Hadi pemerintah sudah membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam penanganan sapi yang terkena antraks.
Diantaranya sapi yang terinfeksi antraks harus disisihkan, bila perlu dibunuh supaya tidak menyebar.
“Membunuh 1-2 ekor sapi untuk selamatkan sekian manusia, ini sesuatu yang dibolehkan/ dimungkinkan,” kata Abdul Hadi kepada wartawan di Bandung, Jum’at (21/7/2023)
Namun, kata politisi senior PKS yang disapa Gus Ahad, bagaimana agar kebijakan tersebut berjalan efektif ketika (ternak) harus dimatikan ada kompensasi bagi peternaknya.
“Tapi saya dengar antraks sudah dialokasikan dalam ABT (Anggaran Belanja Tambahan). Cukup besar belanja vaksinnya,” ujarnya.
Menurutnya, yang penting sekarang semua sistem yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar dan para kelompok ternak, agar diaktifkan sehingga tidak ada yang luput.
“Ketika ada sapi yang terinfeksi antraks sudah harus dibunuh, harus dilaksanakan. Jangan sampai ada yang hisup, karena ini bahaya,” ucapnya.
“Mohon Dinkes dan Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan baik, untuk menyelamatkan warga Jabar,” tegas Abdul Hadi. (Ida/ Adikarya)
