Kota Bandung, BriliaNews.com – Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SMA, menimbulkan banyak masalah terutama di wilayah yang belum memiliki sekolah SMA Negeri.
Karena itu, ada kepala daerah di Jawa Barat yang mengusulkan, agar sistem zonasi pada PPDB dibatalkan sebab infrstruktur sekolah belum merata di seluruh wilayah.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat Ir. H Abdul Hadi Wijaya mengatakan hal itu terjadi akibat disparitasnya besar, antara daerah perkotaan dengan daerah yang rural, pedesaan di Jawa Barat.
“Kami sudah mengevaluasi dan sudah dibahas dengan banyak pihak. Kami juga berencana akan menggelar semacam forum curah gagasan terkait PPDB,” kata politisi PKS tersebut.
Menurut Abdul Hadi, calon siswa yang tidak lolos jalur zonasi, karena passing gradenya, jarak zonasinya semakin kecil.
“Praktek-praktek seperti yang kejadian di Bogor kemarin, semakin lama semakin intensif. Dan ini sama-sama sedang kita benahi. Jadi, prinsipnya zonasi ini untuk kota-kota besar,” tandasnya
Ia menuturkan pihaknya akan mengusulkan, untuk kota-kota besar jatah zonasinya diperkecil. Karena kalau semakin kecil radiusnya, maka semakin banyak orang yang tidak bisa sekolah.
“Kecilkan jatah prosentase jalur zonasinya. Apakah yang 50% atau 55% yang sekarang apakah mungkin 20% atau 10,” ucapnya.
Ia mencontohkan misalnya nanti radiusnya 250m, maka diluar 250m, yang 300m yang 350m, itu semuanya blank zonasi. Bila demikian, maka calon siswa yang berada di blank zonasi, seumur hidup tidak bisa masuk sekolah itu. Semakin kecil maka semakin besar blank zonasinya.
“Dan ini “PR” buat Gubernur, siapapun gubernurnya, kalau zonasinya sudah kecil ya harus dibangun sekolah negeri di daerah blank. Sehingga hak masyarakat untuk dapat pendidikan itu besar,” ujarnya.
Namun demikian, penambahan sekolah negeri juga mendapat protes dari pengelola sekolah swasta, karena orang tua calon siswa akan lebih memilih sekolah negeri yang biaya sekolahnya relatif lebih murah.
“Jadi penambahan sekolah bukan berarti memangkas sekolah swasta. Sekolah swasta dan yayasan-yayasan yang tidak punya siswa kan sebentar lagi mati nih saya dengar kemarin ada dua. Nah ini jadikan (sekolah swasta) sebagai sekolah negeri saja. Kan solusi itu. Yayasan punya modal, bisa dijual, pemerintah cepat, Cuma beli satu kali, dapat sekolah, dapat lahan, mungkin juga dapat guru-guru yang sudah ada,” imbuhnya.
“Jangan gara-gara swasta nya gak dapet siswa, kemudian kita gak bangun. Di swasta juga harus meningkatkan kualitasnya. Di sisi lain pemerintah perlu menambah alokasi bantuan buat swasta. Sekarang kan ga imbang, ” sambungnya. (Adhikarya)
Editor : Ida
