Kota Bandung, BriliaNews.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat melihat, tugas besar menanti Presiden dan Gubernur Jawa Barat hasil Pemilu 2024.
Hal itu dikatakan Achmad Ru’yat kepada wartawan usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda “Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI Ke-78, di Gedung DPRD Jabar, jalan Diponegoro Kota Bandung, Rabu (16/8/2023),
“Alhamdullilah tadi arahan dari Presiden RI bapak Joko Widodo sangat jelas, agar Indonesia di tahun 2045 menjadi negeri yang maju dengan mempersiapkan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat, provinsi, maupun wilayah Kota/Kabupaten,” tuturnya.
“Bahkan tadi disampaikan bagaimana bantuan ke desa itu sangat penting, sehingga terjadi pemerataan pembangunan,” tambahnya.
Achmad Ru’yat menjelaskan, tantangan bagi Gubernur Jawa Barat mendatang, adalah
tidak imbangnya antara jumlah penduduk dengan jumlah kabupaten/kota.
Provinsi Jawa Barat yang berpenduduk hampir 50 juta jiwa, hanya memiliki 27 kabupaten/ kota.
Sementara Jawa Tengah ada 35 kabupaten/ kota, padahal jumlah penduduknya hanya sekitar 30 juta dan Jawa Timur total jumlah penduduk 40 juta lebih memiliki 38 kabupaten /kota.
Hal ini berdampak pada bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN yang diterima provinsi Jawa Barat lebih kecil dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“DAK dan DAU yang diterima provinsi, disesuaikan dengan jumlah wilayah di suatu provinsi, ” ujarnya.
Demikian pula dengan jumlah desa. Di Jabar ada 5.312 desa. Sementara baik di Jateng maupun Jatim ada 8.000 lebih desa. Sehingga anggaran desa dari pusat untuk Jawa Barat, juga lebih kecil dibanding dua provinsi di pulau Jawa tersebut.
Oleh karena itu, menurut Achmad Ru’yat, untuk keadilan dan pemerataan, maka pemekaran daerah otonomi baru di Jawa Barat harus menjadi prioritas.
Untuk diketahui, Jabar sudah mengajukan ke pusat pemekaran daerah otonomi baru 9 kabupaten.
“Moratorium itu untuk dibuka lah celahnya,” ucap dia.
Achmad Ru’yat menyadari, jika moratorium dibuka secara nasional, nanti akan berbondong-bondong se Indonesia memekarkan wilayahnya.
Tapi khusus Jabar, tambahnya, dengan total penduduk hampir 50 juta ini kan luar biasa. Dua kali lipat jumlah penduduk Benua Australia yang hanya 25,5 juta.
Jadi mungkin yang akan menjadi tugas Presiden yang akan datang termasuk DPR RI, yakni pencabutan moratorium daerah otonomi baru masuk dalam program legislasi nasional, agar pelayanan lebih dekat dan pembangunan bisa lebih dipercepat.
“Intinya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sesuai dengan sila ke 5 dari Pancasila,”
tutupnya.
Pewarta : Adi
Editor : Afrida
