BriliaNews.com – Dari 627 kecamatan yang ada di Jawa Barat, 130 kecamatan diantaranya belum memiliki SMA atau SMK Negeri.
Kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK negeri itu, tersebar di sejumlah daerah termasuk di kota Bandung.
Hal itu menimbulkan polemik pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jabar, terkait sistem zonasi.
“Seperti di Kecamatan Arcamanik, belum ada SMA dan SMK Negeri,” kata Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kota Bandung dan Cimahi, Dr. Buky Wibawa Karya Guna, Jum’at (15/9/2023).
Akibatnya, kata Buky siswa lulusan SLTP dari kecamatan tersebut, tidak dapat melanjutkan sekolah ke SMA atau SMK Negeri karena terkendala sistem zonasi.
Sementara bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, untuk masuk ke sekolah swasta kesulitan membayar biaya pendidikan yang mahal.
Menurut Buky Wibawa, dari kegiatan reses di daerah pemilihannya tersebut, masyarakat Kecamatan Arcamanik berharap Pemprov Jabar segera membangun sekolah negeri di wilayahnya. Lahan untuk pembangunan sekolah SMA telah tersedia.
“Aparat setempat mengklaim, lahan untuk pembangunan sekolah sudah ada yang bisa digunakan, ” ujarnya.
Buky yang juga memegang jabatan Sekretaris Komisi IV DPRD Jabar ini mendorong Pemprov Jabar, agar secara bertahap membangun SMA/ SMK Negeri di kecamatan yang blank spot termasuk di kecamatan Arcamanik.
“Dengan dibangunnya sekolah negeri SMA/SMK Negeri yang representatif dan merata di seluruh daerah, termasuk sekolah swasta, saya berharap kisruh PPDB yang diakibatkan oleh syarat zonasi bisa diselesaikan,” imbuhnya.
Untuk sekolah swasta, baik SMA maupun SMK ia meminta agar meningkatkan kualitasnya sehingga bisa bersaing dengan sekolah negeri.
“Guna mewujudkan sekolah swasta yang berkualitas, sarana dan prasarana harus terus diperbaiki, disamping kompetensi tenaga pendidik juga harus ditingkatkan, ” tegas Buky.
Disamping membangun sekolah di daerah blank spot SMA/ SMK Negeri, Buky Wibawa juga berharap Bantuan Pendidikan Mengenah Universal (BPMU)
bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang sekolah di sekolah swasta, kuotanya ditambah.
“Untuk membantu siswa yang kurang mampu, saya mendorong Pemprov Jabar menambah kuota penerima BPMU, ” pungkasnya.
(Adi Grahadia/ Adhikarya Parlemen)
