Kota Bandung, BriliaNews.com – Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pandangan umum atas Rancangan APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2024, pada
Rapat Paripurna DPRD Jabar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, Kamis (26/10/2023).
Pembacaan pandangan umum diwakili oleh fraksi PKS, untuk kemudian bersama fraksi – fraksi lainnya menyerahkan laporan pandangan umum kepada pimpinan DPRD Jabar, disaksikan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.
Dalam pandangan umumnya yang dibacakan Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc., Fraksi PKS menyebut
ada 13 poin yang menjadi sorotan.
Diantaranya terkait kondisi ekonomi Jabar, tingkat pengangguran, serta penanganan dan pengelolaan sampah.
Terkait pertumbuhan ekonomi, Fraksi PKS menilai belum ada upaya Pemerintah Provinsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sampai pada level masyarakat bawah.
“Kami ingin menyampaikan bahwa kondisi perekonomian masyarakat Jawa Barat sedang tidak baik-baik saja, karena cukup banyak yang sedang kesulitan ekonomi dan rawan daya beli,” tutur Abdul Hadi.
Akibatnya, tambah Abdul Hadi, marak serangan darat yaitu Bank Emok atau rentenir yang menyasar ibu-ibu, sementara serangan udara melalui pinjaman online (pinjol) di Jawa Bawat, menurut data OJK mencapai Rp. 14 Triliun.
Serangan udara ini juga dalam bentuk judi online/selot yang sasarannya masyarakat berpenghasilan Rp. 100 ribu ke bawah, yang menurut data OJK uang terserap dari judi online ini sampai dengan Rp. 200 Triliun.
“Ini tentu berdampak pada kerawanan ekonomi dan kerawanan sosial, sehingga harus ada sikap dan upaya Pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang teranggarkan pada APBD tahun 2024,” tuturnya.
Selain itu, perlu juga adanya penyelesaian soal perizinan bagi sektor UMKM di mana. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi harus mendorong kemudahan perizinan UMKM, mengingat dari 7 juta UMKM baru 1,5 juta UMKM yang sudah memiliki izin usaha.
Kemudian selain izin usaha, juga mengenai kredit Mesra BJB bagi pelaku UMKM, agar lebih dimudahkan.
Dalam hal pengangguran, FPKS mengungkapkan saat ini Jawa Barat menempati Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbesar ke-2 nasional, yaitu sebesar 2,13 juta orang.
“Oleh karena itu, diperlukan program dan kegiatan terobosan yang kreatif dan inovatif untuk menjawab persoalan tersebut, sehingga mampu berkontribusi bagi penyediaan lapangan pekerjaan,” tuturnya.
Berkaitan dengan permasalahan sampah, menurut Abdul Hadi Fraksi PKS mendorong anggaran yang cukup untuk penanganan dan pengelolaan sampah.
“Jangan sampai ada wilayah menjadi lautan sampah yang menimbulkan bau, ketidaknyamanan, penyakit dan lain sebagainya, sehingga pemerintah tidak mampu memenuhi hak atas lingkungan tempat tinggal/beraktivitas yang sehat dan layak.
Dalam pandangan umumnya, FPKS juga meminta penjelasan mengenai komitmen alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk pengelolaan TPPAS Regional yang menjadi tanggungjawab Provinsi.
“Misalnya untuk TPPAS Cinambo dan Legok Nangka. Lalu, bagaimana dengan daerah-daerah seperti Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, Purwakarta, dan Karawang. Kemudian anggaran untuk program penanganan pencemaran Sungai Cilamaya Karawang. Ini penting karena sudah sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Pewarta : Adi
Pewarta : Afrida
