Kota Bandung, BriliaNews.com – Jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jawa Barat yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), relatif masih sedikit.
Dari total sekitar 6 juta pelaku UMKM, sampai September 2023 baru 1,8 juta yang sudah memiliki NIB.
Padahal, setiap pelaku usaha saat ini penting memiliki NIB.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya dan mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jabar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Jabar Dodin Rusmin Nuryadin mengatakan, tahun 2023 ditargetkan 1 juta UMKM memilki NIB, sehingga sampai ahir tahun ini jumlah UMKM yang memiliki NIB mwncapai 2,2 juta pelaku usaha sesuai jenis usahanya.
“Kita mendorong dan membantu memfasilitasi pelaku UMK, untuk memperoleh NIB dengan mudah dan cepat,” ucap Dodin pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) Volume 134 di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/11/2023).
Upaya yang dilakukan guna meningkatkan jumlah UMK dalam memiliki NIB, kata Dodin Pemprov Jabar akan menggelar Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jawa Barat tahun 2023.
Kegiatan yang akan digelar pada 21 November 2023 di SOR Arcamanik, Kota Bandung, akan dihadiri sekitar 1.200 pelaku UMK. Kegiatan serupa juga serentak digelar secara virtual di kabupaten/ kota se Jawa Barat.
“Kami dapat informasi dari kabupaten/ kota ada tiga ribu orang yang akan mengikuti acara tersebut,” ujarnya.
Dodin menambahkan, pada acara Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jawa Barat 2023, tidak hanya melayani pengajuan NIB tapi juga pelayanan lainnya.
“Ada delapan layanan yang kami hadirkan pada acara ini, antara lain layanan NIB, HAKI, e- katalog, sertifikasi halal, SNI, BPOM,” ucap Dodin.
Menurut Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda provinsi Jawa Barat, Dari Darohman, peran UMKM dalam pengadaan barang dan jasa sangat besar.
Berdasarkan data, pengadaan barang dan jasa di Pemprov Jabar pada tahun 2023 sekitar Rp9,7 triliun, 40 persen atau sekitar Rp3,88 triliun diperuntukkan bagi UMKM dan diutamakan UMKM lokal.
Karena itu, sambung Dari Darohman pihaknya sangat mendukung kegiatan Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jawa Barat.
“Kami sangat mendukung adanya Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jawa Barat, agar UMKM di Jabar lebih berperan aktif dalam pengadaan barang dan jasa di Pemprov Jabar,” pungkasnya.
Pewarta : Adi
Editor : Afrida
