Bandung, BriliaNews.com – Pemerintah Provinsi Jabar bersama DPRD Jabar telah menerbitkan payung hukum yang mengatur perlindungan perempuan, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan di Jabar.
Perda yang memuat 18 BAB dan 54 pasal itu, tentunya menjadi momentum agar skill perempuan perlu dibin, sehingga mereka dapat berperan aktif mengisi pembangunan dalam berbagai aspek, setidaknya dapat memberdayakan keluarga.
Hal ini diungkapkan Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar Dapil 1 Kota Bandung dan Cimahi, Hj. Siti Muntamah, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Menurut Siti, isi Perda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Di Jabar, dalam pasal 4 penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan, mendorong kepemimpinan perempuan dan posisi tawar perempuan dalam mengambil keputusan, meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola perekonomian.
Kemudian mencegah segala bentuk kekerasan, memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan serta mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Dalam hal itu, kata Siti Muntamah pemerintah di daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan sehingga perempuan dapat berdaya mengembangkan kompetensinya.
Sejalan dengan peraturan tersebut, tentunya banyak program yang harus diimplementasikan.
“Namun dengan mempertimbangkan kondisi faktual, di tengah terbatasnya lapangan kerja di sektor formal, maka pembinaan skill perempuan di sektor informal itu dapat menjadi solusi,” ujarnya.
Ia menuturkan bagi Kota Bandung industri rumah tangga sudah berkembang pesat, mulai fashion dan produk kuliner lainnya, pembinaan skill yang bisa dikembangkan adalah skill digital marketing.
Jika Skill itu terbentuk, perempuan dapat berperan serta dalam pembangunan kegiatan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
“Peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga, di beberapa kasus dengan banyaknya tanggungan keluarga ini, merupakan solusi tepat agar kemiskinan di keluarga dapat dicegah sehingga ketahanan keluarga dapat terjaga, ” pungkas Siti Muntamah.
(Ida/ Adikarya Parlemen)
