Kota Bandung, BriliaNews.com – Anggota DPRD provinsi Jawa Barat Sari Sundari menyayangkan masih adanya permasalahan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.
Permasalahan yang terjadi sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar masalah zonasi. “Sehingga berbagai cara dilakukan untuk bisa masuk sekolah favorit, seperti memanipulasi alamat tempat tinggal agar bisa masuk zonasi sekolah negeri favorit yang diinginkan orang tua siswa,” ujar politisi PKS tersebut.
Akibatnya kata Sari Sindari, 279 calon peserta didik baru (CPDB) pada PPDB Jabar 2024, terpaksa dianulir. Sebagian besar peserta yang dianulir tersebut kedapatan memanipulasi data tempat tinggal.
“Akar masalah PPDB ada dua, yaitu kurangnya daya tampung sekolah negeri dan ketimpangan kualitas antar sekolah, termasuk pola pikir orang tua yang putra/i nya harus masuk sekolah negeri.
Untuk itu, anggota komisi V DPRD Jabar yang bermitra dengan Dinas Pendidikan ini berharap, pusat mengkaji kembali sistem zonasi dalam PPDB.
“Intinya begini, ini kan dari atas ya kebijakannya. Nanti dengan pemerintahan yang baru, kita berharap dikaji kembali. Karena memang tidak akan pernah selesai urusan itu,” ucapnya.
Menurut Sari Sundari, sekolah negeri dan sekolah swasta memberikan banyak kontribusi dalam membantu jalannya pendidikan. Artinya swasta juga punya peran dalam mencerdaskan anak bangsa, karena pemerintah tidak sanggup mengakomodir anak-anak semua masuk ke sekolah negeri.
“Artinya memang, perlu dikaji kembali, kebijakan PPDB, sistem yang tadinya untuk pemerataan, agar tidak ada lagi sekolah unggulan, sekolah favorit, ” tuturnya.
Menurutnya, bila sistem zonasi ini tetap diberlakukan, maka semua pihak harus mendukung. Masyarakat harus diedukasi, tidak lagi ada titip-titipan atau memanipulasi alamat. Karena, banyak ruang, banyak celah, karena itu tadi ada afirmasi dan lain-lain.
“Jadi disepakati kalau memang ini sistem yang mau dipakai, tidak ada lagi akal-akalan dalam sistem zonasinya, dsb,” ujarnya.
“Kami dewan juga begitu, masyarakat ingin nitip aja nitip aja.
Jadi semua unsur harus sama-sama. Jangan sampai terjadi, ah dengan si ini mah bisa nitipkan ke situ. Kan ini merubah sistem, ” pungkasnya.
(Adi-Nur/ Adikarya Parlemen)
