Kota Bandung, BriliaNews.com – Pemerintah provinsi Jawa Barat mendukung dan mengapresiasi jadi bagian dari Sensus Ekonomi yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebab, salah satu kunci pembangunan adalah sektor perekonomian. Agar perekonomian Jabar jauh lebih baik dan menyejahterakan masyarakat, seluruh stakeholder harus menguasai data yang akurat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman kepada wartawan, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka persiapan dan strategi pengumpulan Data Sensus Ekonomi 2026, di Bandung, Selasa (8/10/2024).
Sekda mengatakan, salah satu cara untuk mendapatkan data yang akurat, adalah dengan melakukan sensus seperti Sensus Ekonomi yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik di tahun 2026.
Ia menegaskan, data hasil sensus ini penting, karena untuk menyejahterakan rakyat tidak bisa dengan cara-cara biasa.
Para pejabat publik dari provinsi hingga desa dan kelurahan, diharapkan mengeluarkan evidence based policy, atau kebijakan yang berbasis evidence, berbasis data.
“Harus scientific, berbasis evidence, berbasis data. Dan sensus salah satu cara mendapatkan data terbaik,” ucapnya.
Menurut Sekda, masih ada waktu satu tahun untuk mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026. “Hasilnya, akan kita manfaatkan untuk pengambilan keputusan mulai dari desa, kecamatan, kelurahan, kabupaten, kota, hingga provinsi,” ucapnya.
Pada kesempatan itu Kepala BPS provinsi Jabar Darwis Sitorus menuturkan, Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengumpulan Data Sensus Ekonomi 2026 ini, untuk melakukan sosialisasi kegiatan pendataan Sensus Ekonomi yang akan diselenggarakan pada Tahun 2026 mendatang.
Disamping itu, mengajak para stakeholder agar memberikan dukungan dan menghimbau kepada para pengusaha terkait, untuk ikut menyukseskan kegiatan Sensus Ekonomi 2026.
Darwis mengatakan, salah satu poin penting pada forum diskusi ini, yakni membentuk instrumen dan strategi yang efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
“Terkait instrumen untuk Sensus Ekonomi 2026, salah satunya melalui FGD ini, kami sedang membangun kolaborasi dengan semua pihak guna mendapatkan strategi yang efisien dan efektif dalam mendapatkan hasil yang maksimal,” tuturnya.
Darwis menyatakan dengan data yang maksimal dan akurat, pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk membentuk kebijakan yang menyejahterakan rakyat.
“Hasilnya, dapat digunakan untuk membuat rakyat semakin sejahtera,” tutur Darwis.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI Ateng Hartono mengapresiasi Sekda Provinsi Jabar, yang telah bersama-sama mengawal persiapan Sensus Ekonomi 2026.
Ia mengungkapkan, kolaborasi ini diawali oleh pemerintah daerahnya, bahkan sampai stakeholder terkecil, desa/ kelurahan sampai ke tingkat RT.
“Dengan dikomunikasikan maka mereka akan menginformasikan kepada para pelaku ekonomi, dari mulai UMKM sampai perusahaan besar, sehingga pada saat petugas datang nanti masing-masing akan menerima dan menjawab apa adanya. Dengan demikian, data yang kita dapatkan bisa optimal,” ucap Ateng.
Ia juga mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah, memanfaatkan data hasil sensus ini.
“Karena itu kolaborasi antara BPS dengan pemerintah provinsi perlu kita kuatkan. Mudah-mudahan dengan ini Jabar ke depan semakin unggul dan maju,” ujarnya.
Terkait Sensus Ekonomi 2026, ia menegaskan saat ini masih dalam tahap persiapan.
“Sekarang kita masih dalam tahap persiapan. Tadi di FGD sudah dapat masukan dari beberapa narasumber kita. Itu akan dikuatkan untuk persiapan tahun 2026,” tutupnya.
Pewarta : Adi
Editor : Afrida
