Kota Bandung, BriliaNews.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iwan Suryawan mengkritisi masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jabar.
Pada periode Agustus 2024, dikatakannya TPT di Jabar berada di angka 6,75%, tertinggi dibandingkan nasional yang hanya 4,91%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar disebutkan, tingginya TPT tersebut dikontribusi dari tak terserapnya tenaga kerja tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yakni sebesar 12,74%.
Berdasarkan pendidikan, TPT dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan masih menyumbang angka paling tinggi dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 12,74%.
“Tidak matching (selaras) antara lulusan SMK dengan kebutuhan industri, menjadi salah satu penyebab masih tingginya pengangguran untuk lulusan SMK,” kata Iwan Suryawan, di Kota Bandung, Senin (11/11/2024).
Ia menyebut perlu ada goodwill dari Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, untuk mengatasi tingginya TPT di Jabar. Selain harus matching-nya kurikulum pendidikan SMK dengan kebutuhan industri saat ini, investasi yang masuk ke Jabar pun diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, salah satunya tingkat SMK masih tinggi tingkat penganggurannya.
“Ini yang harus menjadi kajian bersama, bagaimana meningkatkan peluang kerja semakin luas, dengan mengikuti perkembangan perkonomian hari ini, dan perkembangan pekerjaan berbasis teknologi (padat modal),“ tegas Iwan Suryawan.
Selain itu, pihaknya pun mengkritisi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi akhir-akhir ini, akibat berbagai faktor. Seperti relokasi beberapa pabrik di Jabar ke daerah lain, produk impor yang menggerus produk lokal hingga beban upah yang dinilai pemberi kerja terlalu tinggi.
“Tentunya ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah, dan kebijakan ketenagakerjaan, kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat, biaya upah dan segala macamnya,” ucapnya.
Menurut Iwan, hampir semua keinginan dari pegawai mendapatkan upah yang lebih baik untuk kesejahteraan.
“Namun memang ada beberapa yang menjadi pertimbangan yaitu, tentang kemampuan dari perusahaan tersebut, goodwill perusahaan tersebut, kedua belah pihak harus sama-sama diakomodir (soal beban upah bagi pemberi kerja dan kesejahteraan untuk pekerja) itu harus dipikirkan,” ucapnya.
(Adi)
