Kota Bandung, BriliaNews.com – DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, sangat penting dalam menjaga kondusifitas lingkungan sosial khususnya bidang keagamaan.
Terutama dengan kalangan ulama yang menjadi salah satu sentral penting, dalam menjaga kontrol sosial untuk pemerintah daerah.
Hal itu mengemuka saat Ulama Dan Tokoh Jawa Barat beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Rabu (18/12/2024).
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna mengatakan, Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi-red) terpilih memiliki latar belakang sebagai budayawan Jawa Barat. Sebagai budayawan tentu erat kaitannya dengan kebudayaan Jawa Barat, yang cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai luhur.
Bahkan dapat dikatakan telah menyatu dengan alam, sehingga sangat – sangat menghargai tanah air.
Ia mencontohkan, upacara-upacara yang konteksnya menghormati alam.
“Misalnya menebang pohon yang sudah tua pasti ada ritual tertentu dengan tujuan untuk menghormati mahluk hidup. Kang Dedi Mulyadi itu muslim dan pernah berhaji pula, insya allah tidak musyrik dan tidak syirik. Bahwa itu hanya sebatas menjalankan dan menghargai nilai-nilai luhur tadi,” ujar Buky.
Namun demikian kata Buky, kekhawatiran para ulama Jabar dan tokoh masyarakat ini akan diperhatikan dan menjadi catatan penting dalam koridor mengawal program pemerintah.
Sebab, bagaimanapun kepentingan masyarakat harus ditampung dengan sebaik-baiknya.
“Kami sangat menghormati kekhawatiran para ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat ini, sebagai aspirasi yang harus diakomodir dengan baik,” ujarnya.
Perwakilan Ulama Jawa Barat KH Syarif Hidayat menuturkan, pihaknya berharap Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih bisa bersinergis, berkaloborasi dengan kekhasan, bahwa Jawa Barat adalah masyarakat yang religius. Sehingga Jawa Barat, semakin kuat sebagai masyarakat agamis. Kolaborasi Jawa Barat sebagai etalase Indonesia. Maka dari itu, pihaknya berharap Dedy Mulyadi sebagai Gubernur Jabar, tidak membuat kebijakan yang kontroversi.
Apalagi sampai ada pro dan kontra antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
“Betapa indahnya kalau Islam itu menjadi landasan yang rakhmatan lil alamin. Sehingga kami berharap lahirnya silaturahim bisa ditegakan. Kita jauh dari pemusuhan dan jauh dari perlakuan dosa, dan para ahli ulama punya kepentingan untuk menjaga umat Islam, agar tidak terkontraminasi oleh virus-virus yang membahayakan,” ujarnya.
Ia menandaskan, isu yang beredar dimasyarakat bahwa adanya kereta kencana, nyi roro kidul seorang muslimah, harus dibuktikan, bahwa virus-virus tersebut tidak benar dan hanya sebatas legenda saja. Jawa Barat harus bertauhid dan menjadi masyarakat yang religius dan bisa dijaga aqidahnya dengan baik.
“Semoga ini menjadikan keharmonisan diantara para ahli ulama dengan masyarakat,” tuturnya
Hal senada disampaikan ulama lainnya, Hidayatullah.
Ia berpesan agar Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih Periode 2025-2030, dapat memimpin dan mengurus Masyarakat Jawa Barat dengan teguh serta memegang prinsip agama Islam.
Selain itu mengayomi keimanan dan ketaqwaan rakyatnya yang muslim dengan bimbingan para ulama.
Demikian pula DPRD Jawa Barat sebagai representasi aspirasi dan keyakinan mayoritas islam Jawa Barat, dengan etnis Sunda muslim, diharapkan juga berkomitmen memperkuat jatidiri, beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala ; yang menghargai perbedaan.
“Kami Ulama dan Tokoh Umat Islam di Jawa Barat akan mengawal setiap kebijakan politik kebudayaan dan keagamaan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, agar selaras dengan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam dan
nilai- nilai kesundaan yang telah menjadi identitas yang terpadu-padan, sehingga selaras dan harmonis dalam mewujudkan Jawa Barat Berkah, Thoyyibah, wa robbun Ghofur dengan Syariah,” pungkasnya.
(Adi)
