Kota Bandung, BriliaNews.com – Kinerja sektor jasa keuangan Provinsi Jawa Barat sampai dengan 31 Oktober 2024 terjaga stabil dan resilient. Hal ini tercermin dari membaiknya komponen keuangan utama serta indikator prudensial di tengah isu geopolitik global.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Imansyah mengungkapkan, dari sisi pertumbuhan ekonomi, secara regional laju ekonomi Provinsi Jawa Barat periode triwulan III-2024 tumbuh 4,91 persen (year on year/yoy).
Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 4,95 persen (yoy) dan periode triwulan II-2024 di 4,95 persen (yoy).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat juga berada di urutan ke-21 dari 34 provinsi di Indonesia dan urutan ke-5 dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
Namun demikian, bila Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan III-2024 ditelaah berdasarkan pendekatan produksi (menurut jenis lapangan usaha), maka produksi Provinsi Jawa Barat didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan pertumbuhan 5,12 persen (yoy) dan sektor Transportasi dan Pergudangan dengan pertumbuhan produksi tertinggi sebesar 11,87 persen (yoy).
Sementara berdasarkan pendekatan pengeluaran, PDRB Provinsi Jawa Barat didominasi oleh pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dengan pertumbuhan 4,98 persen (yoy) dan pertumbuhan pengeluaran tertinggi terdapat pada Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 6,83 persen (yoy).
“Dilihat dari sektor perbankan, penyaluran kredit perbankan di Provinsi Jawa Barat yang mencakup 2 Bank Umum/Bank Umum Syariah dan 136 BPR & BPRS, juga tumbuh positif sebesar 4,60 persen (yoy) menjadi Rp153,68 triliun dengan rasio NPL gross secara industri perbankan masih berada di bawah threshold 5% sebesar 3,41% (yoy),” ujarnya, Kamis (2/1/2025).
Ia menilai kinerja Perbankan di Provinsi Jawa Barat pada 31 Oktober 2024 pun mengalami pertumbuhan positif secara yoy, yang tercermin dari beberapa indikator antara lain total Aset tumbuh 9,07 persen (yoy), Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,72 persen (yoy), dan Kredit atau Pembiayaan tumbuh 4,60 persen (yoy).
Berdasarkan prinsip kegiatan usahanya, per 31 Oktober 2024 kredit yang disalurkan BPR Konvensional mencapai Rp17,70 triliun, tumbuh sebesar Rp1,33 triliun atau 8,12 persen (yoy).
“Pertumbuhan kredit ini perlu terus diikuti dengan perbaikan kualitas kredit agar dapat dimitigasi tren kenaikan NPL gross yang mencapai 12,83 persen di akhir Oktober 2024,” ujarnya.
Sementara itu, realisasi pembiayaan BPR Syariah (BPRS) per 31 Oktober 2024 mencapai Rp5,98 triliun, tumbuh Rp0,49 triliun atau 8,84 persen (yoy) dari sebesar Rp5,49 triliun di 31 Oktober 2023. Kualitas pembiayaan BPRS sehingga rasio NPF sebesar 9,79 persen di 31 Oktober 2024 dapat ditekan.
Sedangkan penyaluran KUR di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp24,71 triliun, menempati urutan ketiga provinsi terbesar dalam penyaluran KUR setelah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur.
Tercatat 432.945 pelaku usaha di Provinsi Jawa Barat yang telah memanfaatkan pembiayaan KUR, dengan nilai outstanding saat ini mencapai Rp21,64 triliun.
“Berdasarkan jenisnya, KUR Mikro memiliki porsi paling besar, mencapai Rp15,97 triliun dan diikuti KUR Kecil sebesar Rp8,61 triliun,” katanya.
Terkait sektor Pasar Modal, ia memaparkan sampai 30 September 2024, total Single Investor Identification (SID) di Provinsi Jawa Barat tercatat 2.862.724 SID, tumbuh 9,40 persen dibanding periode tahun sebelumnya.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SID terbanyak atau mencapai 20,67 persen secara nasional. Hal ini menunjukkan antusiasme warga Jawa Barat, untuk mengakses produk keuangan Pasar Modal.
Dari sisi nilai total transaksi saham, Provinsi Jawa Barat telah mencapai Rp24,86 triliun, terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Sementara jumlah investor pasar modal terkait kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) di Jawa Barat, mencapai 223.355 investor, terbesar kedua setelah DKI Jakarta.
Lebih lanjut dikatakan Imansyah, untuk kinerja Sektor Industri Keuangan Non Bank Per 30 September 2024, nilai Aset Dana Pensiun di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp26,07 triliun, turun Rp0,15 triliun atau minus 0,57 persen (yoy) dari Rp26,22 triliun di akhir September 2023.
Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023, realisasi nilai Aset tersebut juga turun sebesar Rp0,25 triliun atau minus 0,94 persen (ytd).
Kondisi serupa juga terjadi pada nilai Investasi Dana Pensiun di Jawa Barat. Per 30 September 2024 nilai Investasi Dana Pensiun sebesar Rp25,36 triliun, turun sebesar Rp0,16 triliun atau minus 0,63 persen (yoy).
Apabila dibandingkan dengan 31 Desember 2023, nilai Investasi Dana Pensiun turun Rp0,25 triliun atau minus 0,97 persen ytd.
Sedangkan pada industri Pergadaian, nilai Aset Perusahaan Pergadaian di Provinsi Jawa Barat pada posisi 30 September 2024, tercatat Rp0,18 triliun, tumbuh sebesar Rp4 miliar atau 2,07 persen yoy jika dibandingkan dengan 30 September 2023 yakni sebesar Rp0,17 triliun.
Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023, realisasi nilai Pinjaman yang disalurkan juga tumbuh sebesar Rp1,98 triliun atau 20,97 persen (ytd) menjadi Rp9,44 triliun.
Nilai Pinjaman yang disalurkan per 30 September 2024 juga tumbuh sebesar Rp2,26 triliun atau 24,67 persen (yoy), yaitu dari sebesar Rp9,16 triliun pada 30 September 2023 menjadi sebesar Rp11,42 triliun pada 30 September 2024.
Demikian pula bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023, realisasi Piutang Pembiayaan tumbuh sebesar Rp5,11 triliun atau 6,84 persen ytd.
Pada industri Pembiayaan dijelaskannya, realisasi Piutang Pembiayaan di Provinsi Jawa Barat per posisi 30 September 2024 mencapai Rp79,79 triliun, tumbuh sebesar Rp6,97 triliun atau 9,57 persen (yoy) dari sebesar Rp72,82 triliun pada September 2023. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023, realisasi Piutang Pembiayaan tumbuh sebesar Rp5,11 triliun atau 6,84 persen ytd.
Kualitas Piutang Pembiayaan di Provinsi Jawa Barat juga membaik, yang tercermin dari penurunan rasio NPF dari 3,13 persen di 30 September 2023 menjadi sebesar 3,10 persen di 30 September 2024.
Pada industri Modal Ventura, realisasi Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura di Provinsi Jawa Barat per posisi 30 September 2024 mencapai Rp3,18 triliun, tumbuh sebesar Rp0,14 triliun atau 4,75 persen (yoy) dari Rp3,03 triliun per 30 September 2023.
Apabila dibandingkan dengan 31 Desember 2023, realisasi Pembiayaan Modal Ventura tumbuh sebesar Rp0,17 triliun atau 5,67 persen (ytd).
Kualitas Pembiayaan Modal Ventura di Provinsi Jawa Barat membaik yang tercermin dari rasio NPF dari sebesar 5,49 persen di 30 September 2023 menjadi sebesar 4,55 persen di 30 September 2024. Apabila dibandingkan dengan posisi Desember 2023, rasio NPF tersebut membaik 1,09 persen.
Pada industri Fintech peer-to-peer Lending (P2P), outstanding pinjaman perusahaan fintech posisi 30 September 2024 di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp19 triliun, tumbuh sebesar Rp3,57 triliun atau 22,59 persen (yoy) dari Rp16 triliun di akhir September 2023.
Bila dibandingkan dengan Desember 2023, outstanding pinjaman P2P tumbuh sebesar Rp2,79 triliun atau 16,81 persen (ytd).
Selain itu, kualitas pinjaman P2P di Provinsi Jawa Barat dinilai membaik tercermin dari rasio Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) dari sebesar 3,69 persen di September 2023 menjadi sebesar 2,86 persen di September 2024.
Sementara itu, industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada posisi 30 Juni 2024 menunjukan kinerja yang lebih rendah bila dibandingkan dengan posisi Desember 2023.
Kondisi tersebut tercermin dari nilai Aset, Pinjaman, dan Ekuitas, yang masing-masing menurun sebesar Rp6 miliar (minus 1,76 persen), Rp47 miliar (minus 18,88 persen), dan sebesar Rp2 miliar (minus 1,94 persen).
Penurunan kinerja LKM tersebut disebabkan kerugian karena Beban Operasional yang lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Operasional. Kerugian tersebut menggerus Aset dan Ekuitas LKM. Selain itu, terdapat peningkatan rasio NPL di LKM sehingga LKM harus membentuk pencadangan yang lebih besar.
Imansyah menyatakan Kantor OJK Provinsi Jawa Barat akan terus mencermati dinamika perekonomian yang berkembang dan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap LJK serta perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, agar stabilitas sistem keuangan dapat terus terjaga.
“Kami memastikan kontribusi Sektor Jasa Keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, dapat terus berkelanjutan,” pungkasnya.
Pewarta : Adi
Editor : Afrida
