Kota Bandung, BriliaNews.com – Wacana reaktivasi Bandara Husein kembali diserukan. Kali ini oleh Walikota Bandung Muhammad Farhan, dimana Ia mengusulkan bandara tersebut dibuka kembali untuk penerbangan komersial, sehingga pariwisata di Kota Bandung bisa semakin meningkat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna mengatakan, pihaknya memahami dan menghargai pendapat Walikota Bandung. Namun demikian, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Jabar, ia menegaskan dukungannya kepada program yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat.
“Kalau saya jadi walikota kan mungkin akan berfikir sama, namun dalam posisi saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat tentu harus mendukung program-program yang dicanangkan oleh provinsi. Dan program BIJB Kertajati juga merupakan program nasional,” jelasnya usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Senin (23/6/2025).
Untuk itu imbuh Buky, pihaknya akan terus mengupayakan bagaimana BIJB ini bisa menjadi bandara kebanggaan Jawa Barat.
Menurutnya, saat ini kita belum memaksimalkan penggunaan BIJB Kertajati.
“Kan bisa untuk umroh. Pada waktu itu juga kita sudah mendesak kepada Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan, agar ada penambahan quota untuk keberangkatan haji, tapi masih belum berhasil. Namun demikian akan terus diupayakan. Upaya-upaya lainnya pun sudah dilaksanakan, agar BIJB Kertajati bisa hidup,” tuturnya.
“Bandara Husein sendiri, menurut saya sudah tidak efektif. Misalnya dari posisi maupun panjang landasan yang kurang memadai. Selain itu kita juga melihat tingkat kemacetan di seputar area keluar bandara juga cukup padat,” jelas Buky.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman. Ia juga memahami keinginan Walikota Bandung.
“Kami menghargai apa yang disampaikan oleh walikota, namun kita hidup berbangsa bernegara juga tidak lepas dari kebijakan pusat,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah pusat, melalui Kementerian Koordinator Infrastruktur, sedang mengoptimalkan operasionalisasi bandara Kertajati.
Salah satunya melalui penyiapan layanan pemeliharaan dan overhaul untuk pesawat, termasuk untuk helikopter
“Untuk layanan pemeliharaan dan overhaul helikopter, pihak dari anak perusahaan Garuda sudah menyanggupi dengan membangun infrastrukturnya. Yang jadi persoalan adalah berkaitan dengan pemeliharaan dan overhaul untuk non helikopter, karena membutuhkan taxi way, ada jalan yang harus disiapkan dan ini masih kami bicarakan dengan kementerian Koodinator Infrastruktur dan Bapenas,” ungkapnya.
Dengan kata lain, lanjut Herman, prinsip dasarnya Pemprov. Jabar bersama Kementerian dan Bapenas sedang berikthiar semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan kinerja BIJB Kertajati.
“Terkait keinginan Walikota kita hormati, tapi keputusannya tentu tidak lepas dari kebijakan dari Jakarta. Kita akan terus mendorong, mengupayakan, jadi bukan hanya satu alternatif (solusi), tapi multialternatif. Jadi bukan hanya untuk penumpang, tetapi juga untuk pemeliharaan dan overhaul,” pungkas Herman.
(Adi)
