Bandung, BriliaNews.com –
Fraksi – Fraksi DPRD provinsi Jawa Barat, menyampaikan laporan Reses III Tahun Sidang 2024/2025 pada Rapat Paripurna di gedung DPRD Jabar, jalan Diponegoro kota Bandung, Jumat (15/8/2025).
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) DPRD Jawa Barat, KH. Drs. Tetep Abdulatiep, M.Ag., menyampaikan bahwa reses bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab politik dan moral untuk menghubungkan kebutuhan rakyat dengan agenda legislasi, pengawasan, dan penganggaran provinsi.
Fraksi Partai Keadilan PKS berkomitmen untuk menjadikan hasil reses sebagai pijakan utama dalam perumusan kebijakan publik dan prioritas anggaran tahun 2026.
Melalui kegiatan reses masa sidang III Tahun 2024–2025, aspirasi warga dari berbagai daerah di Jawa Barat dihimpun secara terbuka, partisipatif, dan berbasis bukti lapangan.
“Hasil reses ini adalah suara autentik rakyat. Kami akan mengawal hingga menjadi kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Tetep.
Ia mengungkapkan,
hasil penjaringan aspirasi di masing-masing Daerah Pemilihan terdapat sejumlah persoalan mendesak di berbagai bidang.
Dibidang Pendidikan, masyarakat mengeluhkan jam masuk sekolah yang terlalu pagi, rombongan belajar melebihi kapasitas ideal, kekurangan sekolah negeri, dan masalah zonasi PPDB.
“Keterbatasan akses layanan primer & rujukan, krisis tenaga medis, permasalahan BPJS, stunting tinggi, minim fasilitas kesehatan mental, serta sanitasi dan air bersih yang belum merata,” ujarnya.
Menurut Tetep kenaikan harga pupuk dan pakan ternak, juga dikeluhkan termasuk alih fungsi lahan pertanian, keterbatasan infrastruktur tani, dan rendahnya regenerasi petani.
Aspirasi lainnya, jalan provinsi yang rusak, jembatan uzur, irigasi minim, daerah rawan bencana tanpa infrastruktur mitigasi, desa tanpa listrik dan internet, serta ketimpangan pembangunan utara-selatan.
Demikian pula dengan angka pengangguran yang tinggi, sulitnya akses modal UMKM, koperasi & ekonomi syariah kurang didukung, data kemiskinan tidak akurat, serta layanan sosial yang belum menjangkau daerah terpencil.
“Kemudian isu merkuri di Bendungan Cirata, yang merugikan pembudidaya ikan meski hasil uji laboratorium menunjukkan ikan aman dikonsumsi,” paparnya.
Atas aspirasi masyarakat tersebut, Fraksi PKS merekomendasikan
pemerataan pembangunan antara utara–selatan Jawa Barat, percepatan pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Kemudian penguatan dukungan untuk petani, nelayan, dan UMKM, revitalisasi layanan sosial berbasis komunitas dan penanganan isu strategis dengan komunikasi publik cepat dan akurat,” ucapnya.
Sementara itu Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., menyatakan, semua aspirasi yang dihimpun akan menjadi bagian dari dokumen resmi yang diserahkan kepada pemerintah provinsi, sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026.
“Kami akan mengawal agar rekomendasi dari rakyat ini diakomodasi dalam kebijakan provinsi, demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan seluruh warga Jawa Barat,” tegas Tedy.
(Ida)
