Kota Bandung, BriliaNews.com – Per Juli 2025, Sektor Perbankan di Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan kinerja positif (year on year).
Hal ini tercermin dari beberapa indikator, antara lain Total Aset tumbuh 1,78 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 4,39 persen, dan Kredit tumbuh 2,79 persen.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengungkapkan, tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Non-Performing Loan (NPL), relatif terjaga dalam batas threshold dengan nilai 3,58 persen.
Selain itu, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR), juga terlihat optimal dengan rasio sebesar 90,80 persen.
Berdasarkan data sebaran penyaluran kredit di Indonesia, penyaluran kredit Bank Umum di Jawa Barat mencapai Rp655 triliun (tumbuh 1,51 persen YoY).
“Dengan demikian Jawa Barat merupakan provinsi kedua dengan penyaluran kredit terbesar setelah DKI Jakarta, dengan market share mencapai 7,87 persen terhadap total kredit nasional,” ungkapnya pada Media Update Triwulan III Tahun 2025 di Kota Bandung, Senin (29/9/2025).
Berdasarkan sektor ekonomi (bukan bank), penyaluran kredit terbesar disalurkan ke Rumah Tangga sebesar Rp429,01 triliun (meningkat 6,87 persen YoY) dan Industri Pengolahan sebesar Rp164,03 triliun (menurun 0,19 persen YoY).
Namun demikian, terjadi perlambatan penyaluran kredit yang disebabkan oleh penurunan kredit yang cukup signifikan pada sejumlah sektor, antara lain sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menurun sebesar Rp5,61 triliun (18,04 persen), Pengangkutan dan Pergudangan menurun sebesar Rp2,14 triliun (6,79 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran menurun Rp2,47 triliun (1,90 persen).
Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan risiko kredit pada sektor-sektor unggulan tersebut.
Akan tetapi, terdapat beberapa sektor yang membukukan pertumbuhan kredit dengan risiko tergolong rendah, antara lain Real Estate tumbuh 16,41 persen YoY dengan NPL gross 1,17 persen, Konstruksi tumbuh 12,30 persen YoY dengan NPL gross sebesar 3,10 persen, dan Rumah Tangga tumbuh 6,87 persen YoY dengan NPL gross 3,26 persen.
Dilihat dari fungsi intermediasi Bank dengan sebaran Kabupaten/Kota di wilayah kerja KOBD untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota, DPK terbesar berada di Kota Bandung (Rp240,195 triliun, share 33,30 persen), Kota Bekasi (Rp103,834 triliun, share 14,39 persen), Kabupaten Bekasi (Rp59,54 triliun, share 8,25 persen), Kota Depok (Rp51,04 triliun, share 7,08 persen), Kabupaten Karawang (Rp41,43 triliun, share 5,74 persen).
Lima Kabupaten/Kota dengan penyaluran kredit terbesar adalah Kabupaten Bekasi (Rp172,60 triliun, share 16,79 persen), Kabupaten Bogor (Rp142,29 triliun, share 13,84 persen), Kota Bandung (Rp130,46 triliun, share 7,38 persen) dan Kabupaten Karawang (Rp73,87 triliun, share 7,19 persen).
Rasio NPL Gross tertinggi berada di Kabupaten Cianjur (Rp1,33 triliun, 7,72 persen), diikuti Kota Sukabumi (Rp321 miliar, 5,47 persen), Kota Tasikmalaya (Rp581 miliar, 5,38 persen), Kabupaten Sukabumi (Rp945 miliar, 5,32 persen), dan Kota Bekasi (Rp733 miliar, 5,31 persen)
Berdasarkan kegiatan usaha, perbankan masih didominasi oleh jenis usaha konvensional dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 90,06 persen (Rp925 triliun), 88,83 persen (Rp640 triliun), dan 89,03 persen (Rp915 triliun).
Sedangkan untuk jenis usaha Syariah dengan market share Aset, DPK dan Kredit masing-masing sebesar 9,94 persen (Rp102 triliun), 11,17 persen (Rp80 triliun), 10,97 persen (Rp112 triliun).
Sementara jika dilihat berdasarkan fungsinya, perbankan di Jawa Barat per Juli 2025 didominasi oleh Bank Umum dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 96,79 persen (Rp995,01 triliun), 96,83 persen (Rp698 triliun), dan 97,73 persen (Rp1.004 triliun). Adapun sisanya merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM dan KUR
Pada posisi Juli 2025, total penyaluran Kredit UMKM berdasarkan lokasi proyek secara Nasional mencapai Rp1.500,15 triliun, dengan NPL Gross 6,50 persen.
Sementara di Jawa Barat, Penyaluran Kredit UMKM mencapai Rp189,22 triliun dengan share 12,61 persen terhadap nasional. Jumlah ini menjadikan Provinsi Jabar sebagai kategori penerima Kredit UMKM terbesar kedua setelah Jawa Timur (Rp226,45 triliun, NPL Gross 4,48 persen).
Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat pada posisi Juli 2025 sebanyak 44.326 pelaku usaha di Jawa Barat telah memanfaatkan pembiayaan KUR dengan total penyaluran sebesar Rp2,42 triliun dan outstanding saat ini mencapai Rp2,30 triliun.
Terkait skema pembiayaan, KUR untuk sektor mikro memiliki porsi yang paling besar yaitu mencapai 68,12 persen (Rp1,57 triliun) dari total outstanding KUR Jawa Barat, diikuti KUR Kecil 31,55 persen (Rp0,73 triliun), KUR Super Mikro mencapai 0,25 persen (Rp5,85 miliar) dan KUR TKI mencapai 0,07 persen (Rp1,57 miliar).
Pewarta : Adi
Editor : Afrida
