Kab. Bogor, BriliaNews.com – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Erwan saat menghadiri Rapat Konsolidasi Regional Peningkatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (13/10/2025).
Rakor tersebut diikuti para Kepala Regional, Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.
“Program MBG merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan pelajar, anak usia dini, serta kelompok rentan gizi,” ujar Erwan.
Menurut Erwan, gizi yang baik merupakan fondasi utama bagi tumbuh kembang anak, peningkatan kecerdasan, dan daya saing bangsa. Karena itu, peran SPPG sangat strategis dalam memastikan keberhasilan program MBG.
“SPPG bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga garda terdepan dalam memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi,” tegasnya.
Erwan menyatakan
Pemda Provinsi Jabar berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan Program MBG.
Seluruh pihak memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan, tidak ada lagi anak yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar.
“Target jumlah SPPG di Jabar tahun 2025 sebanyak 4.683 SPPG atau mencakup 14 juta siswa. Hingga saat ini telah terealisasi 2.565 SPPG atau 55 persen, sehingga 7,7 juta siswa telah merasakan manfaat program MBG setiap harinya,” jelas Erwan.
Selain berdampak langsung pada peningkatan gizi siswa, program MBG juga berkontribusi pada pergerakan ekonomi lokal melalui penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, serta penyerapan tenaga kerja. Dukungan pasokan bahan pangan dan industri pengolahan di Jawa Barat juga dinilai sangat memadai.
Ia menyadari dalam pelaksanaannya, program MBG menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kejadian keracunan pangan di beberapa titik. Namun, berkat kerja cepat dan kolaborasi lintas sektor, seluruh kasus tersebut dapat ditangani dengan baik.
Pemdaprov Jabar juga telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola program, antara lain dengan membentuk tim satgas yang melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, TNI, dan Polri.
Selain itu, telah disusun nota kesepakatan antara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Gubernur Jabar, serta seluruh bupati dan wali kota dalam rangka percepatan pelaksanaan program MBG.
(Ida)
