Kota Bandung, BriliaNews.com – DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun 2026, dengan total nilai Rp28,4 triliun.
Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pimpinan DPRD Jawa Barat, pada Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).
Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mengungkapkan, nilai
RKUA-PPAS 2026
lebih rendah dari proyeksi awal yang ditetapkan sebesar Rp31 triliun. Hal itu terjadi karena adanya kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun.
Iswara menegaskan, penurunan akan berdampak pada efisiensi, namun program strategis Pemprov. Jabar dipastikan tetap berjalan normal.
“Gubernur sudah menyampaikan dalam pembahasan KUA-PPAS, bahwa Pemprov dan DPRD sepakat tidak banyak program dan kegiatan yang dikurangi. Yang berkurang justru belanja administrasi umum, perjalanan dinas, makan minum, ATK, dan belanja penunjang lainnya,” tuturnya.
“Dalam Rancangan APBD 2026, Jawa Barat masih mempertahankan sekitar 350 program dan 1.305 sub kegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” lanjut Iswara.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat menjelaskan, untuk menyesuaikan keterbatasan fiskal, beberapa pos belanja internal Pemprov Jabar akan dikurangi.
“Diantaranya perjalanan dinas, belanja makan-minum, penggunaan air, listrik, pemeliharaan aset, hingga alat tulis kantor. Pemprov juga akan menerapkan sistem Work from Home (WFH) untuk ASN di lingkungan Pemprov. Jabar,” ujarnya.
“Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan,” lanjut Dedi.
Namun demikian, kata Dedi Mulyadi, arah belanja tetap berpihak pada pelayanan publik, bukan kebutuhan internal birokrasi.
“Puasa untuk internal. Tapi untuk eksternal, layanan publiknya pesta. Karena kan alokasi-alokasi pembangunan untuk kepentingan masyarakat, malah mengalami peningkatan pada tahun ini,” ujar Dedi.
Sebagai informasi, dalam RKUA-PPAS tahun 2026, porsi terbesar difokuskan pada belanja pegawai dan fix cost sebesar Rp 8,36 triliun (29,36 persen).
Porsi besar juga diberikan kepada pendidikan Rp6,3 triliun (22,14 persen), disusul sektor infrastruktur sebesar Rp4,01 triliun (14,09 persen), dan kesehatan Rp1,63 triliun (5,75 persen).
Pewarta : Adi
Editor. : Afrida
