Kota Bandung, BriliaNews.com – Gerakan mahasiswa Pasundan, lembaga yang bergerak dalam kajian sosial, budaya, dan demokrasi, bersama pelajar Pasundan menyatakan sikap menolak pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
Pernyataan sikap diawali dengan diskusi yang bertajuk “Penolakan Penyematan gelar pahlawan Kepada Soeharto,” yang di lanjutkan dengan pernyataan sikap Gerakan mahasiswa pasundan bersama Pelajar Pasundan.
“Soeharto adalah pemimpin Konsumtif dan koruptif yang sangat tidak layak menyandang status pahlawan,” ucap Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pasundan, Rajo Gala, Kamis (14/11/2025).
Ia menilai, realitas hari ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih mengakar, ruang demokrasi melemah, dan suara rakyat sering terpinggirkan.
Menurut Rajo, banyak dari ketidakpastian ini merupakan warisan dari kultur otoritarian yang melekat sejak Orde Baru.
“Justru pada titik inilah kita dituntut untuk lebih kritis memilih siapa yang layak dijadikan teladan nasional,” ujar Rajo.
Menurutnya, mengangkat figur yang kontroversial tanpa memperhitungkan dampak historisnya, berarti membuka ruang bagi hilangnya memori kolektif bangsa tentang masa kelam yang pernah dialami.
Menurut Rajo, Soeharto bukan hanya tokoh sejarah, namun ia adalah simbol dari rezim yang meninggalkan jejak kelam yang diakui oleh berbagai lembaga nasional maupun internasional.
Beberapa catatan penting yang dijadikan alasan sebagai penolakan adalah :
1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Rezim Orde Baru identik dengan rangkaian pelanggaran HAM berat, di antaranya:
Tragedi 1965–1966 dengan korban ratusan ribu jiwa.
Penembakan misterius (Petrus) pada awal 1980-an.
Penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi menjelang Reformasi 1998.
“Ini bukan sekadar perdebatan sejarah, melainkan luka kemanusiaan yang belum tuntas,” tegas Rajo.
2. Korupsi dan Penjarahan Kekayaan Negara
Transparency International pernah menempatkan Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan kerugian negara mencapai puluhan miliar dolar.
3. Pembungkaman Demokrasi dan Kebebasan Sipil
Pers dibatasi, oposisi ditekan, organisasi mahasiswa ditekan, dan kritik dianggap ancaman. Demokrasi yang kita nikmati hari ini tidak lahir dengan mudah.
Rajo menegaskan bahwa mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan, sama dengan Menghapus Luka Bangsa. Memberikan gelar pahlawan berarti memberikan legitimasi moral dan historis.
Mengabaikan penderitaan para korban, menghapus memori kolektif bangsa, serta mengirim pesan keliru, bahwa pelanggaran HAM dapat ditutupi pencapaian pembangunan.
“Bangsa yang sehat adalah bangsa yang berani mengakui kesalahan masa lalu,” tuturnya.
“Oleh karena itu, Gema Pasundan mendesak pemerintah untuk membatalkan pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, mengutamakan prinsip HAM, integritas, dan nilai reformasi dalam kebijakan publik, serta mendengarkan suara publik dan korban pelanggaran HAM demi menjaga martabat bangsa,” pungkas Rajo Galan.
(Ida)
