Kota Bandung, BriliaNews.com – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menyatakan, kinerja industri perbankan di Provinsi Jawa Barat hingga posisi Oktober 2025 tetap stabil dengan pertumbuhan positif.
Ketahanan ini ditopang oleh fungsi intermediasi yang berjalan optimal dan kondisi likuiditas yang memadai.
Sektor Perbankan di Jawa Barat mencatat pertumbuhan tahunan atau year on year (yoy) positif per Oktober 2025.
Hal ini tercermin dari sejumlah indikator antara lain total aset meningkat 3,51 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,58 persen, dan penyaluran kredit naik 4,02 persen.
“Tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Non-Performing Loan (NPL) gross, relatif terjaga dalam batas threshold dengan nilai 3,46 persen,” ujar Darwisman dalam paparannya pada Media Update Kantor OJK Prov. Jabar Triwulan IV Tahun 2025 di Pangandaran, Rabu (3/12/2025).
Ia menambahkan, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 140,97 persen, menunjukan bahwa porsi kredit yang disalurkan kepada masyarakat cukup besar.
Berdasarkan data penyaluran kredit per lokasi proyek, total kredit bank umum di Jawa Barat mencapai Rp1.036 triliun, tumbuh 4,02 persen yoy.
Meski demikian, laju pertumbuhan ini masih di bawah pertumbuhan kredit nasional yang tercatat 7,32 persen yoy.
Selain itu, laju pertumbuhan Jabar juga lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lain seperti Sumatera Utara (11,64 persen yoy), DKI Jakarta (10,64 persen yoy), dan Banten (5,30 persen yoy).
“Secara nasional, Jawa Barat tetap menempati posisi kedua terbesar dalam penyaluran kredit setelah DKI Jakarta, dengan pangsa pasar 12,34 persen terhadap total kredit nasional,” tutur Darwisman.
Dari sisi sektor ekonomi, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek (non-bank), paling besar tersalurkan kepada Rumah Tangga sebesar Rp434,61 Triliun (tumbuh 6,16 persen yoy) dan Industri Pengolahan sebesar Rp166,03 Triliun (tumbuh 11,41 persen yoy).
Darwisman menjelaskan, perlambatan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan kredit yang cukup signifikan pada sejumlah sektor, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Rp4,96 triliun), Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi (Rp4,27 triliun) serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Rp6,01 triliun).
Namun demikian, sejumlah sektor tetap menunjukkan ekspansi dengan profil risiko yang relatif terkendali,
diantaranya Konstruksi tumbuh 9,18 persen yoy, Real Estat naik 11,29 persen yoy dan Rumah Tangga meningkat 6,16 persen yoy.
Berdasakan sebaran wilayah, lima kabupaten/kota dengan DPK terbesar adalah Kota Bandung (Rp248,53 triliun; pangsa 33,81 persen), Kota Bekasi (Rp106,68 triliun; 14,51 persen), Kabupaten Bekasi (Rp57,99 triliun,7,89 persen), Kota Depok (Rp50,47 triliun, 6,87 persen), dan Kabupaten Karawang (Rp42,19 triliun; 5,74 persen).
Adapun lima wilayah dengan penyaluran kredit terbesar meliputi Kabupaten Bekasi (Rp174,66 triliun; 16,85 persen), Kabupaten Bogor (Rp141,62 triliun; 13,67 persen), Kota Bandung (Rp131,74 triliun; 12,71 persen), Kota Bekasi (Rp79,43 triliun; 7,67 persen), dan Kabupaten Karawang (Rp76,81 triliun; 7,41 persen).
Bila dilihat dari jenis usaha, kegiatan perbankan Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Jawa Barat, masih didominasi oleh konvensional dengan pangsa pasar terhadap Aset, DPK, dan Kredit masing-masing 90,11 persen (Rp939 triliun), 88,88 persen (Rp653 triliun), dan 88,87 persen (Rp920 triliun).
Sementara itu, perbankan syariah memiliki pangsa pasar Aset, DPK, dan Kredit masing-masing 9,89 persen (Rp103 triliun), 11,12 persen (Rp82 triliun), dan 11,23 persen (Rp116 triliun).
Berdasarkan fungsinya, perbankan Jawa Barat per Oktober 2025 didominasi oleh Bank Umum dengan pangsa Aset 96,79 persen (Rp1.009 triliun), DPK 96,82 persen (Rp712 triliun), dan Kredit 97,63 persen (Rp1.011 triliun).
“Sisanya merupakan BPR dan BPR Syariah (BPRS) dengan pangsa Aset 3,21 persen (Rp34 triliun), DPK 3,18 persen (Rp23 triliun), dan Kredit 2,37 persen (Rp25 triliun),” tutur Darwisman.
Pewarta.: Adi
Edotor. : Afrida
