Kota Bandung, BriliaNews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, bahwa pembangunan infrastruktur dan penanganan kawasan Sungai Citarum menjadi dua prioritas utama Pemda Provinsi Jabar.
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemdaprov Jabar, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, PT Jasa Marga, dan PTPN I Regional 2 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (3/12/2025).
Gubernur menjelaskan bahwa pembangunan difokuskan pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Pertama kita menyampaikan beberapa kebijakan di Pemdaprov Jabar, dimana infrastruktur jalan, irigasi, jembatan, perumahan rakyat miskin itu menjadi bagian fokus kita, termasuk penerangan jalan umum dan ketenagalistrikan,” ujarnya.
Dedi Mulyadi juga menyoroti pembangunan dua jembatan di Karawang Barat, yang dilaksanakan Pemdaprov Jabar melalui skema multi years. Meskipun berada di jalan nasional dan berdiri di atas lahan milik PT Jasa Marga, Pemdaprov Jabar mengambil langkah percepatan karena mendesaknya kebutuhan masyarakat.
“Karawang Barat itu, kan sebetulnya jalan Nasional dan tanahnya tanah Jasamarga, tetapi karena kebutuhan mendesak, Pemdaprov membangun dua jembatan disitu dengan program multi years,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah pusat memberikan dukungan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Skema ini menjadi bentuk kolaborasi yang saling menguatkan antara pusat dan daerah.
“Pak Menteri juga akan memberikan bantuan dan Inpres Jalan Daerah (IJD), untuk beberapa jalan provinsi, jadi kita tukeran, yang ini dikerjakan provinsi, yang ini pusat juga membantu,” katanya.
Pada kesempatan itu, Gubernur menekankan urgensi penanganan Sungai Citarum. Ia menyatakan, pengawasan pembuangan limbah dan kualitas lingkungan DAS Citarum harus diperketat karena berpengaruh pada ketahanan pangan nasional.
“Citarum pengelolaannya, pengawasan pembuangan limbahnya itu yang harus menjadi fokus,” ucap Dedi.
Untuk memastikan percepatan penanganan, Ia akan melakukan inspeksi lapangan secara rutin mulai Januari 2026.
“Nanti Januari saya mulai turun ke lapangan. Kita mulai dari Jatiluhur, Cirata, Saguling. Inspeksi dilakukan sebulan sekali, agar terlihat perkembangan dan masalahnya,” tuturnya.
Gubernur juga menjelaskan bahwa dokumen kerja sama yang ditandatangani tidak memuat nilai anggaran.
“MoU tidak memuat nilai anggaran. Isinya penyerahan kewenangan kepada provinsi untuk menangani beberapa ruas jalan nasional. Jadi bukan soal uang, tetapi mandat pekerjaan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sejumlah pembangunan yang dilaksanakan Pemdaprov Jabar untuk mendukung kabupaten/kota akan menggunakan alokasi pendanaan dari IJD.
“Nanti juga ada kegiatan-kegiatan provinsi untuk kabupaten yang berasal dari alokasi dana IJD,” pungkasnya.
(Ida)
