Kab. Cianjur, BriliaNews.com – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti penempatan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang keahlian serta keterbatasan anggaran operasional di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Kabupaten Cianjur.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Lina Ruslinawati menilai, kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada petani, khususnya dalam kegiatan pemantauan dan penanganan serangan hama di lapangan.
Tidak hanya itu, di lapangan Komisi II juga menemukan adanya penambahan tenaga dari unsur PPPK dengan latar belakang yang tidak seluruhnya berasal dari bidang pertanian.
“Beberapa tenaga yang ditempatkan di sini berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit ini sangat spesifik,” ujar Lina saat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD BPTPH Wilayah I Kabupaten Cianjur, Kamis (5/3/2026).
Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 serta rencana APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurut Lina, keterbatasan anggaran operasional juga menjadi
salah satu kendala dalam melaksanakan pemantauan ke lapangan.
Minimnya anggaran menjadi kendala bagi petugas dalam memantau potensi serangan hama secara berkala.
“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas,” ucapnya.
(Adi/adv)
