Kota Bandung, BriliaNews.com – Buntut dari kematian dua anak harimau yang ada di Bandung Zoo (Kebun Binatang Bandung), DPRD Provinsi Jawa Barat memanggil pihak terkait untuk menuntaskan persoalan yang dihadapi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menyebutkan, ada Memorandum Of Understanding (MOU) antara Kementerian Kehutanan dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang akan berakhir pada 6 Mei mendatang.
Ia mengatakan, dalam MoU tersebut Pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap kebun binatang Bandung, pasca dicabutnya Lembaga Konservasi (LK) dari yayasan pengelola sebelumnya.
“Bulan April ini menjadi kunci bagaimana Pemkot yang didukung oleh pemprov dan Kementerian Kehutanan serta DPRD Provinsi Jawa Barat, untuk bisa menentukan apakah hewan-hewan itu tepat berada di Kebun Binatang Bandung, atau hewan-hewan jenis tertentu yang di lindungi yang mendapatkan perhatian khusus, untuk dipindahkan ke lembaga konservasi lainnya di sekitar Jawa Barat,” ujar Ono usai rapat dengan BKSDA Jabar Dan Dinas Kehutanan di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Senin (30/3/2026).
Ono menyayangkan matinya dua anak harimau penghuni kebun binatang Bandung baru-baru ini. Ia menilai, kematian dua anak harimau itu merupakan buntut tidak kunjung selesainya permasalahan pengelolaan di Kebun Binatang Bandung.
Menurutnya, ada dugaan kelalaian Kementerian Kehutanan sebagai pengelola sementara Kebun Binatang Bandung.
Hal itu akibat terlihat dari penurunan kualitas pakan, baik sebelum maupun setelah diambil alih Kementerian.
“Setelah diambil alih oleh Kementerian, pakan yang diberikan hanya pakan standar, tidak termasuk extra fooding atau makanan bernutrisi tambahan. Bahkan hal-hal yang menyangkut kebersihan saya dengar anggarannya tidak ada, ” tuturnya.
Selain persoalan keberlangsungan hewan-hewan di Kebun Binatang Bandung, penting juga untuk menyelesaikan kejelasan status pegawai yang selama dua bulan tidak digaji.
Ono menegaskan, keberlangsungan hewan-hewan itu juga bergantung kepada pegawai atau petugas kebun binatang.
“Dua hal ini kan harus menyatu. Pegawai yang mengurus satwa, pada saat pegawai ini memiliki status gajinya tidak jelas, pasti akan berpengaruh pada kinerjanya.
Lebih lanjut Ono mengatakan, Gubernur sendiri menyatakan telah siap untuk mendukung pengelolaan Kebun Binatang tersebut.
“Gubernur telah menyatakan dukungannya. Bahkan ia sudah menyatakan komitmen, apabila persoalan Kebun Binatang Bandung ini tidak kunjung usai, Pemprov Jabar siap untuk mengambil alih. Mudah-mudahan persoalan ini bisa segera diatasi dan tidak ada lagi satwa yang mati,” pungkasnya.
(Adi/adv)
