Kota Bandung, BriliaNews.com – DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jabar H. Buky Wibawa Karya Guna, di Gedung DPRD Jabar, jalan Diponegoro kota Bandung, Senin (11/5/2026).
Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua Pansus XIII DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan mengatakan, ada 83 rekomendasi atas LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.
Salah satunya terkait sektor pembangunan manusia, dimana DPRD Jawa Barat memberikan perhatian pada indikator yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menilai, pada sektor kesehatan, indikator kesehatan ibu dan anak, khususnya angka kematian ibu melahirkan dan kematian balita, masih memerlukan perhatian serius. Akses dan kualitas layanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan secara merata.
“Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi,” kata Hasim Adnan.
Kemudian pada bidang infrastruktur, capaian pemantapan jalan menunjukkan adanya perkembangan. Namun, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung konektivitas wilayah secara lebih merata, sejalan dengan arah kebijakan pemerataan pembangunan wilayah.
Sementara pada bidang kesejahteraan sosial, yaitu soal ketenagakerjaan, perlunya penguatan ketenagakerjaan melalui peningkatan link and match pendidikan dengan dunia usaha atau industry, optimalisasi pendidikan vokasi, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kemitraan industry serta hubungan industrial yang kondusif.
Dalam aspek lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kualitas air, dan udara masih menjadi isu yang memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.
Hasim mengungkapkan, alokasi anggaran pada sektor ini hanya 0,4%, sehingga perlu dievaluasi untuk menunjukkan keseriusan Pemprov. Jabar dalam membangun lingkungan hidup berkelanjutan.
“Dengan memperhatikan berbagai capaian dan tantangan tersebut, DPRD Jawa Barat memandang bahwa pembangunan Jawa Barat ke depan perlu lebih serius diarahkan pada penguatan kualitas kebijakan dan program yang mampu memberikan hasil yang lebih optimal, terukur, berdampak, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Hasim menegaskan, upaya tersebut perlu dilaksanakan secara konsisten melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
“Kami menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat, serta mendorong penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas dan sistematis,” tegasnya.
DPRD Jawa Barat memandang bahwa evaluasi LKPJ Tahun Anggaran 2025 perlu dijadikan momentum koreksi arah pembangunan daerah, sebagai dasar perumusan kebijakan, sehingga pembangunan Jawa Barat kedepan benar-benar berorientasi pada keadilan sosial, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,
“Kami meminta Gubernur Jabar untuk membentuk tim khusus guna menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat, untuk perbaikan di tahun berikutnya. Kita berharap, kepemimpinan KDM ke depan bisa lebih baik lagi. Sehingga bisa benar-benar mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” tutup Hasim.
(Adi/adv)
