Kota Bandung, BriliaNews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menyatakan komitmennya dalam membangun ekosistem keuangan inklusif bagi difabel.
Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Prov. Jabar Darwisman, saat menutup Pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) kepada frontliner bank umum di Kota Bandung, Senin (18/5/2026) di Bandung Creative Hub.
Penutupan ini juga merupakan bagian dari kick off Bulan Literasi Keuangan 2026.
Darwisman menjelaskan pelatihan Bisindo ini merupakan kolaborasi OJK Prov. Jabar, DILANS, Pemerintah serta industri keuangan Kota Bandung.
Pelatihan diikuti 38 frontliner dari 31 bank umum di Kota Bandung selama 1 bulan penuh.
Program ini bertujuan meningkatkan literasi dan akses keuangan bagi penyandang disabilitas.
Darwisman mengungkapkan, berdasarkan data BPS, 26 persen dari jumlah penduduk di Indonesia merupakan penyandang difabel, sekitar 1 juta diantaranya berada di Kota Bandung.
Darwisman menegaskan, inklusi keuangan kini menjadi kewajiban bagi seluruh lembaga jasa keuangan.
Hal tersebut diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang kesetaraan akses bagi konsumen disabilitas.
“Ini bukan lagi sekadar imbauan, tetapi kewajiban. Perusahaan jasa keuangan harus mengintegrasikan inklusi ke dalam kebijakan inti mereka,” tegasnya.
Ia memaparkan konsep layanan inklusif “SETARA”, yakni Setara, Empati, Tanggap, Aman, Ramah, dan Aksesibel.
Implementasinya mencakup penyediaan infrastruktur fisik yang ramah disabilitas, layanan digital yang inklusif, peningkatan sensitivitas petugas, serta dokumen yang mudah diakses, termasuk dalam format Braille dan audio.
Program pelatihan Bisindo ini juga merupakan bagian dari inisiatif “DIA KITA” (Disabilitas Berdaya dan Keuangan Inklusif Tercipta), yang diinisiasi OJK Jawa Barat bersama para mitra, termasuk Pergerakan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (DILANS) Indonesia.
Selain pelatihan, program DIA KITA juga menghadirkan edukasi keuangan berkelanjutan, penyediaan media edukasi yang aksesibel, hingga program business matching untuk mendukung kemandirian ekonomi disabilitas melalui UMKM.
Darwisman mengingatkan pentingnya literasi keuangan di tengah maraknya penipuan digital dan pinjaman online ilegal.
“Jawa Barat mencatat lebih dari 4.800 aduan terkait investasi dan pinjol ilegal, tertinggi secara nasional. Jangan mudah tergiur keuntungan besar tanpa risiko. Itu pasti penipuan. Literasi keuangan menjadi benteng utama masyarakat,” ujarnya.
Di lain pihak, Kepala Bagian Perekonomian Kota Bandung, Dicky Wishnumulya Ristandi yang hadir mewakili Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
“Atas nama Pemerintah Kota Bandung, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada OJK Jawa Barat, DILANS Indonesia, industri perbankan, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi melalui program ini,” ujarnya.
Ia menyebut pembangunan kota tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana kesetaraan akses dan keadilan dapat dirasakan seluruh warga.
Menurutnya, pelayanan publik yang bermartabat dan manusiawi menjadi indikator penting kemajuan sebuah kota.
Dicky mengatakan, pelatihan Bisindo bagi frontliner perbankan memiliki makna strategis. Sebagai garda terdepan pelayanan, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa isyarat, akan menciptakan layanan yang lebih ramah dan setara bagi nasabah disabilitas.
“Ketika petugas perbankan mampu melayani menggunakan Bisindo, yang terbangun bukan hanya transaksi, tetapi juga rasa dihargai, diterima, dan memiliki tempat yang sama dalam kehidupan sosial maupun ekonomi,” katanya.
Selain itu, Dicky juga menyoroti peluang penyerapan tenaga kerja disabilitas. Ia mengingatkan ketentuan bahwa sektor pemerintah wajib mempekerjakan minimal 2 persen tenaga kerja disabilitas, sedangkan sektor swasta 1 persen.
Ia berharap, sektor perbankan dapat berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja dari kelompok disabilitas.
Sementara itu Presiden DILANS Indonesia, Farhan Helmy mengatakan, kegiatan ini sebagai langkah konkret menuju kota inklusif.
Farhan menuturkan Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang progresif dalam mendorong kesetaraan bagi disabilitas dan lansia.
“Ini bukan sekadar seremoni, tetapi gerakan nyata untuk memastikan disabilitas menjadi subjek pembangunan yang setara. Aksesibilitas fasilitas publik, integrasi kebijakan, serta pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi dan keuangan merupakah hal yang penting,” pungkasnya.
(Adi)
