Kota Bandung, BriliaNews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan, kinerja sektor jasa keuangan (SJK) di Jawa Barat hingga Triwulan I 2026 masih menunjukkan ketahanan yang baik di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman mengatakan, secara year on year, sektor Perbankan di Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan positif.
Hal tersebut tercermin dari beberapa indikator, antara lain Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing pada posisi Maret 2026 sebesar 5,93 persen 9,17 persen; dan 1,39 persen.
“Sektor jasa keuangan di Jawa Barat masih mampu menjaga stabilitas dan tumbuh secara positif, meskipun tekanan ekonomi global dan nasional cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap kuat,” ujar Darwisman, Selasa (2/6/2026).
Ia menambahkan, tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Non-Performing Loan (NPL), juga relatif terjaga dalam batas threshold dengan nilai 3,44 persen.
Selain itu, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 135,27 persen, menunjukan porsi kredit yang disalurkan kepada masyarakat yang lebih besar dibandingkan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun.
Per Maret 2026, penyaluran kredit berdasarkan Lokasi Proyek di Jawa Barat mencapai Rp1.047 triliun, tumbuh 1,39 persen YoY.
Kontribusi penyaluran kredit di Jawa Barat (market share), juga mencapai 11,85 persen terhadap total kredit nasional dan merupakan provinsi dengan market share kredit terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Rasio NPL gross perbankan di Jabar sebesar 3,44 persen.
Sementara itu, berdasarkan sektor ekonomi, terdapat pertumbuhan pada penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek bukan bank) terbesar dan juga memiliki pertumbuhan kredit dengan risiko yang tergolong rendah.
Hal ini terlihat pada kredit Rumah Tangga sebesar Rp438,16 Triliun (tumbuh 4,82 persen YoY, dengan NPL gross 3,18 persen) dan Industri Pengolahan sebesar Rp170,72 Triliun (tumbuh sebesar 6,50 persen YoY dengan NPL gross 2,62 persen), dan Real Estate sebesar Rp38,31 triliun (tumbuh 12,79 persen YoY dengan NPL gross sebesar 0,75 persen).
Selain itu, pertumbuhan juga ditunjukkan oleh bidang Bukan Lapangan Usaha Lainnya sebesar Rp43,24 Triliun (tumbuh 5,42 persen dengan NPL gross sebesar 1,64 persen), serta Pengangkutan dan Pergudangan tumbuh sebesar Rp30,54 Triliun (tumbuh 0,62 persen YoY dengan NPL gross 0,62 persen).
Perlambatan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan kredit pada sejumlah sektor, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Rp4,30 triliun), Konstruksi (Rp2,09 triliun), dan Pertanian Kehutanan Perikanan (Rp3,67 triliun) karena adanya kenaikan risiko kredit pada sektor-sektor unggulan tersebut.
“OJK Jawa Barat berupaya untuk tetap mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif dengan risiko yang terukur, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berlanjut secara berkesinambungan,” tuturnya.
Sementara berdasarkan kegiatan usaha, perbankan masih didominasi oleh jenis usaha konvensional dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 90,36 persen (Rp978 triliun), 89,46 persen (Rp693 triliun), dan 88,41persen (Rp926 triliun). Adapun sisanya merupakan jenis usaha Syariah.
Sedangkan, Berdasarkan fungsinya, perbankan di Jawa Barat per Maret 2026 didominasi oleh Bank Umum dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 96,93 persen (Rp1.049 triliun), 97,15 persen (Rp752 triliun), dan 97,65 persen (Rp1.023 triliun).
Adapun sisanya merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Per Maret 2026, total aset BPR & BPRS di Jawa Barat mencapai Rp33,22 triliun, tumbuh 1,61 persen YoY (Rp0,53 triliun). Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR & BPRS sebesar Rp22,03 triliun, tumbuh 2,47 persen YoY (Rp0,53 triliun).
Realisasi penyaluran kredit sebesar Rp24,65 triliun, tumbuh 3,08 persen YoY (Rp0,74 triliun). Rasio NPL gross BPR & BPRS di Jawa Barat menunjukan tren memburuk dari 12,18 persen di Maret 2025 menjadi 14,09 persen di Maret 2026.
Sementara dari sisi Pasar Modal, PVML, dan PPDP, tingkat inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan tercermin dari jumlah SID di Jawa Barat yang tumbuh sebesar 63,76 persen YoY.
Jumlah SID dari Jawa Barat posisi Maret 2026 tercatat sebanyak 4.867.627 SID atau tumbuh 63,76 persen dibanding periode tahun sebelumnya dan merupakan yang tertinggi di Nasional.
Sedangkan total transaksi saham dari Jawa Barat mencapai Rp36,40 triliun, terbesar kedua dari Nasional setelah DKI Jakarta.
“Saat ini sudah ada 85 perusahaan dari Jawa Barat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari sektor perbankan, telekomunikasi, properti, industri makanan & minuman, otomotif, migas jasa konsumen, dan otomotif,” ungkap Darwisman.
Di sisi lain, pada periode bulan Februari 2025, perkembangan Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya (PVML), serta Perusahaan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) di Jawa Barat menunjukan pertumbuhan yang positif.
Penyaluran pembiayaan pada Perusahaan Pembiayaan tumbuh 1,4 persen yoy yang semula Rp80,11 triliun pada Februari 2025 menjadi Rp81,23 triliun pada Februari 2026, dengan rasio NPF sebesar 3,44 persen.
Pada periode yang sama, perusahaan Modal Ventura telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,43 triliun meningkat 8,91 persen yoy dari posisi Februari 2025 Rp3,15 triliun, dengan rasio NPF sebesar 4,94 persen.
Sementara pada posisi bulan Desember 2025, Penyaluran Pembiayaan melalui Perusahaan Fintech Peer to Peer Lending mencapai Rp23,94 triliun meningkat 22,39 persen yoy dari posisi Desember 2024 sebesar Rp19,56 triliun, dengan Tingkat Wanprestasi (TWP) 90 hari sebesar 3,29 persen.
Sedangkan total aset Dana Pensiun di Jawa Barat pada posisi Februari 2026 meningkat 5,58 persen yoy, dari Rp22,19 triliun menjadi Rp23,43 triliun.
(Adi)
