Kota Bandung, BriliaNews.com – Provinsi Jawa Barat mengalami anomali ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi relatif tinggi namun dihadapkan pada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tekanan daya beli di kelas menengah dan dinamika inflasi.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Darwisman mengungkapkan, dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yaitu per Februari 2026 lebih dari 51,16 juta jiwa, pertumbuhan ekonomi di Jabar tumbuh relatif tinggi mencapai 5,79 persen pada Quarter I/2026, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,61 persen.
Namun demikian, pertumbuhan ini diiringi oleh gelombang PHK, tekanan daya beli di kelas menengah, serta dinamika inflasi.
Darwisman mengungkapkan, angka Inflasi y-o-y di Jabar pada Juni 2026 berada di angka 3,08 persen. Angka ini tergolong tinggi dibandingkan rata-rata biasanya yang berada di sekitar 2 persen, sehingga kenaikan harga bahan pokok masih dirasakan memberatkan masyarakat.
Di sisi lain ada juga tekanan terhadap sektor padat karya dimana industri tekstil mengalami tekanan berat akibat terjangan produk impor murah.
“Sehingga, sampai pertengahan 2026 ribuan buruh terdampak PHK,” kata Darwisman pada kegiatan Bancakan Babarengan Calik Ngobrolkeun Sektor Jasa Keuangan Jabar 2026 bersama OJK Jabar, di Bandung (30/7/2026).
Lebih lanjut Darwisman mengungkapkan, dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha, Jabar masih didominasi sektor industri dengan 39,60 persen, diikuti perdagangan 14,21 persen, sektor pertanian 9,22 persen, dan sektor konstruksi 8,14 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran sektor konsumsi rumah tangga mendominasi dengan nilai 65,22 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 23,92 persen.
“Ini yang selalu kita jaga, konsumsi rumah tangga yang menjadi indikator daya beli masyarakat, karena akan berdampak signifikan terhadap ekonomi Jabar,” jelas Darwisman.
“Data ini merupakan kunci mengapa ekonomi Jabar masih tumbuh di atas rata-rata melebihi pertumbuhan nasional,” imbuh Darwisman.
Meski demikian, lanjut Darwisman Jabar masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dari sisi kesejahteraan masyarakat.
Untuk diketahui, tingkat kemiskinan per September 2025, yang walaupun turun 0,3 persen atau sekitar 120.000 jiwa dari September 2024 yaitu 7,08 persen menjadi 6,78 persen, masih ada 3,55 juta jiwa penduduk miskin di Jabar.
Selain itu per Februari 2026 masih ada 1,79 juta jiwa atau 6,64 persen penduduk Jabar yang menjadi pengangguran terbuka, turun 0,1 persen dibanding Februari 2025.
“Mudah-mudahan angka pengangguran dan penduduk miskin ini terus menurun, seiring dengan semakin bagusnya kondisi lapangan kerja di Jabar,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini Jabar juga masih harus berusaha keras menurunkan angka ketimpangan pengeluaran atau gini ratio yang masih ringgi.
“Gini Ratio atau ketimpangan pengeluaran penduduk Jabar juga masih tinggi, per September 2025 sebesar 0,397 poin, turun 0,019 poin dibanding September 2024, dengan angka ketimpangan di area perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan,” pungkas Darwisman.
Pewarta. : Adi
