Kota Bandung, BriliaNews.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan segera mengevaluasi operasional angkutan kota (angkot) yang dinilai sudah tidak layak jalan.
Langkah ini difokuskan pada angkutan antarkabupaten dan antarkota yang masih menggunakan armada tua serta tidak lagi memenuhi standar pelayanan publik.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, Pemda Provinsi Jabar tidak sekadar menertibkan tetapi juga menghadirkan solusi konkret.
Menurut Dedi Mulyadi, pihaknya berencana mendorong transformasi tata kelola dengan memberdayakan para sopir angkot, agar bisa menjadi pemilik armada melalui skema pembiayaan yang lebih berpihak.
Sejalan dengan visi ramah lingkungan, Dedi Mulyadi juga berwacana agar peremajaan angkutan kota ini didominasi oleh armada berbasis kendaraan listrik (EV), guna menekan penggunaan moda transportasi konvensional berbahan bakar fosil.
Ia menginginkan sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP), sehingga kesejahteraan mereka tumbuh.
“Jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor,” ujar Dedi di Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan keberhasilan sistem angkutan massal tidak hanya bergantung pada kualitas armada, melainkan juga harus didukung oleh perubahan budaya masyarakat serta peningkatan infrastruktur kawasan perkotaan.
Dedi menyebut ekosistem transportasi modern harus ditunjang oleh trotoar yang ramah pejalan kaki, penerangan jalan yang memadai, pengelolaan sampah yang baik, fasilitas publik yang bersih, hingga sistem keamanan terpadu yang mampu mengimbangi tingginya mobilitas warga.
“Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern,” tegasnya.
(Ida)
