Kota Bandung, BriliaNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendukung rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung. Namun demikian, kembali beroperasinya Bandara Husein Sastranegara ini, diharapkan tidak mengorbankan keberlangsungan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kab. Majalengka yang telah dibangun dengan investasi yang sangat besar.
“Kami menyambut baik Bandara Husein Sastranegara kembali melayani penerbangan komersial. Meski demikian, pemerintah juga harus memastikan BIJB Kertajati tetap optimal, agar investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia,” ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, Kota Bandung, Kamis (2/7/2026).
MQ Iswara mengatakan, BIJB Kertajati dibangun sebagai proyek strategis yang telah diperjuangkan sejak 2012, dimulai dari proses pembebasan lahan hingga pembangunan infrastruktur pendukung.
“Saat itu, BIJB Kertajati diproyeksikan menjadi bandara internasional utama di Jawa Barat, sekaligus mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016,” ungkapnya.
Namun, target tersebut tidak sepenuhnya tercapai karena pembangunan BIJB Kertajati maupun Jalan Tol Cisumdawu belum selesai sesuai jadwal, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal saat Jawa Barat menjadi tuan rumah PON.
“Sekarang BIJB Kertajati sudah berdiri, dan investasi yang dikeluarkan sangat besar. Bahkan perusahaan pengelola bandara masih memiliki kewajiban membayar cicilan dan bunga. Oleh karena itu harus ada solusi yang tepat bagi semua pihak,” tegas MQ Iswara.
Oleh sebab itu, lanjutnya, kebijakan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara harus diiringi dengan strategi yang mampu menjaga keberlangsungan BIJB Kertajati.
Diperlukan adanya win-win solution agar masyarakat mendapatkan kemudahan akses transportasi udara, tanpa mengabaikan aset strategis milik Pemerintah Provinsi Jabar.
Ia mengungkapkan, saat ini berbagai opsi terus dijajaki untuk meningkatkan keberlangsungan BIJB Kertajati.
Selain melayani penerbangan haji yang dinilai relatif telah memiliki kepastian, pemerintah juga tengah mengupayakan peningkatan penerbangan umrah, pengembangan fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) bagi maskapai penerbangan, hingga peluang kerja sama dengan sektor pertahanan.
Meski demikian, MQ Iswara menilai pengembangan penerbangan umrah masih menghadapi sejumlah kendala, terutama tingginya biaya transportasi menuju BIJB Kertajati yang dirasakan oleh biro perjalanan.
Sementara pemerintah memiliki keterbatasan untuk memberikan subsidi kepada perusahaan swasta.
“Kita masih mencari solusi untuk penerbangan umrah. Haji relatif sudah berjalan, sementara MRO juga sedang dijajaki. Terpenting, bandara ini benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Iswara menegaskan, keberhasilan BIJB Kertajati tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada strategi pemasaran dan ketersediaan maskapai yang melayani rute domestik maupun internasional.
“Kami berharap pengelola bandara mampu menarik lebih banyak maskapai dengan membuka rute penerbangan dari BIJB Kertajati menuju berbagai kota besar di Indonesia, sehingga menambah banyak pilihan penerbangan,” pungkas MQ Iswara.
(Adi)
