Kota Bandung, BriliaNews.com – Dalam momen memperingati HUT ke 81 Republik Indonesia, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karyaguna mengapresiasi pencapaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.
Namun demikian, Ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang belum dapat dituntaskan, yakni terkait pengentasan kemiskinan, pengangguran, serta penguatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
“Atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat saya menyampaikan dirgahayu Indonesia yang ke-81. Ini usia yang sudah cukup matang sebetulnya, untuk sebuah negara yang sudah merdeka, tetapi tentu saja pekerjaan atau PR-nya itu kan masih banyak, khususnya di Jawa Barat,” kata Buky usai mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026).
Buky mengakui pencapaian pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Jawa Barat selama hampir dua tahun terakhir menunjukkan hasil positif.
Menurutnya, prioritas pembangunan infrastruktur yang dijalankan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, berhasil meningkatkan kualitas jalan provinsi dan fasilitas pendukung lainnya.
“Kita melihat bahwa dari sisi pembangunan yang tertuang di RPJMD selama hampir dua tahun ini sudah berjalan cukup baik, terutama Gubernur telah melaksanakan program prioritasnya di sektor infrastruktur. Jalan-jalan provinsi sudah bagus-bagus, penerangannya juga sudah bagus,” ujarnya.
Ia mengatakan, keberhasilan tersebut tercermin dari tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, dimana Gubernur diapresiasi oleh masyarakat Jawa Barat, dengan tingkat kepuasan terhadap gubernur itu sangat tinggi mencapai 95,4 persen.
Akan tetapi, Buky menilai, pembangunan harus mulai diarahkan secara lebih seimbang antara infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
Buky menegaskan, pemerintah memiliki tiga fungsi utama yang tidak boleh diabaikan, yakni pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan.
Momen HUT RI ini, menurutnya merupakan momentum yang tepat bagi Pemprov Jabar, untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat, terutama dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi persoalan serius.
“Nah ini juga PR karena kalau dilihat dari jumlah penduduk Jawa Barat, angka itu lumayan besar. Di situlah kami dari DPRD meminta supaya pemerintah juga menyeimbangkan prioritas pembangunannya untuk sektor pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, karena semakin masyarakat berdaya, beban pemerintah akan semakin kecil,” katanya.
(Adi)
