Jakarta, BriliaNews.com – Indeks Literasi Keuangan dan Indeks Inklusi Keuangan Nasional tahun 2026, telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Indeks Literasi Keuangan Nasional telah mencapai 69,57 persen sedangkan pada RPJMN 2025-2029 di tahun 2029 target Indeks Literasi Keuangan sebesar 69,35 persen.
Sementara Indeks Inklusi Keuangan tahun 2026 sebesar 93,61 persen diatas target RPJMN yang ditetapkan pada tahun 2029 sebesar 93 persen.
“Jadi sudah melampaui target RPJMN 2025-2029,” tutur Friderica saat konferesi pers hasil SNLIK 2026 di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Namun demikian kata Friderica pencapaian ini masih cukup jauh dari target Indonesia Emas 2045 untuk Indeks Inklusi Keuangan Nasional sebesar 98 persen.
Friderica menjelaskan, berdasarkan kelompok umur, pada usia produktif antara 26 – 35 tahun mempunyai tingkat literasi keuangan paling tinggi yakni 78,7 persen dan inklusi Keuangan 96,27 persen.
Sebaliknya pada kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun atau senior, relatif rendah.
“Ini menjadi fokus kita kedepan bagaimana menggodok program literasi dan inklusi keuangan untuk kedua kelompok tersebut,” ujarnya.
Bagi generasi muda lanjut Friderica, intervensi harus dilakukan sebelum mereka menjadi pengguna aktif dari produk keuangan.
Sementara untuk kelompok usia lanjut, pendekatannya harus semakin sederhana, aman dan relevan dengan kebutuhan mereka.
“Sebab, berbagai macam scam banyak menyasar usia senior. Jadi, harus kita dampingi dan bekali dengan literasi dan edukasi tentang keuangan,” ucap dia.
Friderica mengungkapkan, berbeda dari tahun sebelumnya, SNLIK 2026 memetakan indeks literasi dan inklusi keuangan hingga level provinsi sehingga bisa menggambarkan kondisi antar wilayah.
Berdasarkan provinsi, 3 provinsi dengan indeks literasi keuangan tertingi, yakni Jakarta (84,01 persen), Kalimantan Selatan (79,69 persen), dan Bali (78,77 persen).
Sementara 3 provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi, masing-masing Jakarta (99,74 persen), D.I Yogyakarta (98,74 persen), dan Kepulauan Riau (98,43 persen).
Secara umum provinsi pada Indonesia Bagian Timur memiliki indeks literasi dan keuangan yang tergolong masih rendah dibandingkan provinsi lainnya.
Friderica menyebut hasil SNLIK 2026, akan menjadi acuan dari arah dan strategi literasi dan inklusi keuangan OJK.
Kedepan, OJK akan mendorong peningkatan literasi keuangan jangka panjang, melalui kurikulum pendidikan formal, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan sektoral.
Disamping itu, peningkatan kualitas inklusi keuangan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan keuangan atau financial well being, dimana peningkatan inklusi keuangan tidak hanya diarahkan pada perluasan akses dan jumlah produk keuangan, tapi juga kualitas produk keuangan.
“Masyarakat juga harus mampu mengambil keputusan keuangan yang baik, paham manfaat dan resikonya serta menggunakan produk keuangan sesuai dengan tujuan dan kemampuan, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keuangan,” tuturnya.
Ia menambahkan OJK akan terus mendorong penguatan edukasi keuangan digital dan perlindungan konsumen, karena
perkembangan layanan keuangan digital memberi kemudahan kepada masyarakat, tapi pada saat yang sama juga meningkatkan resikonya.
“Oleh karena itu peningkatan literasi dan inklusi keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan perlindungan konsumen, agar masyarakat semakin mampu mengenali resiko dan juga melindungi dirinya dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan,” pungkas Friderica.
(Adi)
