Kota Bandung, BriliaNews.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat resmi menerima peralihan pengelolaan kawasan Jalan Cihampelas dari Pemerintah Kota Bandung. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di Balai Kota Bandung, Rabu (29/7/2026).
Langkah ini menjadi titik awal penataan kembali Teras Cihampelas untuk mengembalikan murwahnya sebagai pusat industri kreatif, fesyen, dan destinasi wisata unggulan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan kolaborasi erat antara Pemdaprov Jabar dan Pemkot Bandung, terus menghasilkan langkah konkret dalam menuntaskan persoalan perkotaan.
Ia menegaskan, peran Pemdaprov kini tidak lagi sebatas mengurus kebijakan administratif, tetapi juga turun langsung menangani urusan teknis pembangunan di lapangan.
“Provinsi Jabar saat ini tidak lagi sekadar mengurusi administrasi, tetapi juga hal teknis. Barangkali ini pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah provinsi membangun trotoar dan taman. Fokus penataan seperti ini diperuntukkan bagi kawasan pusat perkotaan, sementara untuk wilayah pedesaan kami fokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan,” ujar Gubernur usai penandatanganan BAST.
Pascapenyerahan ini, Pemdaprov Jabar akan bergerak cepat menyelesaikan proses administrasi, sebagai landasan dimulainya penataan fisik.
Dedi Mulyadi berharap, Cihampelas dapat kembali berjaya sebagai ikon Kota Bandung yang memiliki daya tarik global.
“Setelah Teras Cihampelas diserahkan ke Pemdaprov, selanjutnya kami langsung melakukan penataan administrasi, untuk membenahi Cihampelas.
Tujuannya agar kawasan ini kembali seperti dulu, menjadi pusat industri kreatif, barometer mode, serta pusat kunjungan warga dari berbagai daerah, termasuk wisatawan mancanegara,” tuturnya.
Keberadaan Teras Cihampelas yang baru nantinya diharapkan akan bersinergi dengan beroperasinya kembali layanan penerbangan di Bandara Husein Sastranegara.
Ia optimistis hal ini akan mendongkrak kunjungan wisatawan asing, khususnya dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.
“Dengan beroperasinya kembali Bandara Husein, saya yakin akan semakin banyak turis dari Malaysia, Singapura, dan Brunei yang kembali datang. Mereka sering kali datang hanya untuk potong rambut atau perawatan wajah, sehingga akhirnya menginap lebih lama. Karena sumber pendapatan kota bertumpu pada pajak hotel dan restoran, kawasan publik harus ditata semenarik mungkin agar mengundang banyak kunjungan,” ungkapnya.
Terkait teknis pengerjaan, Dedi Mulyadi menargetkan proses penataan kawasan ini dapat berjalan cepat dan transparan. Pembongkaran fasilitas lama dan penataan yang baru akan dilakukan melalui mekanisme lelang yang terbuka untuk publik.
“Urusan administrasi dan segala macamnya ditargetkan selesai dalam satu bulan, sehingga Oktober seluruh pengerjaan fisik sudah rampung,” tegas Dedi.
Menurutnya, prinsip utama pemerintah dalam proyek ini adalah integritas tinggi tanpa penyimpangan aturan. “Selama kita memiliki niat yang baik dan proses berjalan transparan, tanpa ada praktik fee yang menyimpang dalam lelang, selama kita lurus-lurus saja semua orang akan memahami itu,” imbuhnya.
(Ida)
