Bandung, BriliaNews.com – Pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Kabupaten Majalengka, bakal dipegang oleh Kementerian Pertahanan.
Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat masih dalam proses negosiasi status aset bandara dan utang yang masih belum tuntas dibayar dari pengadaan aset tersebut, termasuk nasib investasi Pemprov Jawa Barat (Jabar) yang sudah digelontorkan untuk bandara.
Wacana pengambil alihan pengelolaan BIJB) dari Pemprov Jabar kepada Kementerian Pertahanan tersebut, mendapat sorotan dari anggota DPRD provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady.
Pasalnya, pembangunan bandara yang digagas oleh Kadin di 2003 itu, sampai hari ini masih dihadapkan dengan berbagai persoalan.
“Karena saya kebetulan aja ikut terus-terusan memantau Kertajati, jadi saya agak… sayang juga.
Kita berharap pendirian Kertajati ini menjadi salah satu pengungkit roda perekonomian Jawa Barat. Itu sebetulnya spirit awalnya,” kata Daddy di Bandung baru-baru ini.
Ia mengatakan, penetapan Kertajati sebagai lokasi bandara telah melalui berbagai kajian strategis di era Presiden Joko Widodo.
BIJB ini diproyeksikan akan menjadi bandara Internasional penyangga Jawa Barat, ditengah meningkatnya transportasi udara. Apalagi sekarang sudah didukung tol Cipali dan Cisumdawu.
“Ribuan warga rela berkorban melepaskan lahan pertanian mereka, demi mewujudkan proyek strategis yang saat itu dijanjikan mampu menggerakkan perekonomian daerah, ” ujarnya.
Disisi lain Pemprov Jabar telah menggelontorkan dana sangat besar untuk pembebasan lahan dan pembangunan fasilitas bandara.
Dalam satu tahun anggaran Pemprov Jabar mengeluarkan dana Rp400 miliar untuk pembebasan lahan.
Ini sekarang sudah 1.040 hektar dari rencana besar grand design-nya sekitar 1.800 hektar. Total nilai pembebasan lahannya diperkirakan mencapai Rp9 triliun, belum termasuk biaya pembangunan terminal, landasan pacu dan akses lainnya.
“Jadi uangnya tidak sedikit yang telah dikeluarkan untuk itu. Nah, ini yang saya sayangkan.
Jadi, kalau Kertajati kemudian dibatalkan, saya sakit hati, ” tegas Daddy
Lebih lanjut Daddy Rohanady menjelaskan, pada masa Presiden Jokowidodo bandara Kertajati akan dimanfaatkan untuk pusat maintenance, repair and overhaul (MRO) atau bengkel pesawat C-30 Hercules, Pindad dan PTDI akan pindah kesitu, penerbangan haji dan umroh.
“Kalau itu dijalankan, bandara gak akan bisa tidur. Lah, enggak jalan-jalan juga. Tapi sebenarnya sekarang ini posisinya sudah repot, karena sindikasi utang ke sindikasi perbankan makin besar, ditagih terus yang 950-an. Terus-menerus harus bayar, sehingga untuk operasional pun boro-boro nutup, buat gaji karyawan aja juga susah,” tuturnya.
Ia mengungkapkan utang ke sindikasi perbankan BPD itu angkanya hampir Rp1 Triliun,
itu PR sendiri bagi siapapun direksinya.
“Kalau APBD Jabar sebulan harus support Rp10 miliar ya bubar lah. Balik lagi, mindset APBD bukanlah ATM. Itu yang harus saya luruskan. Jadi kalau APBD cuma terus-terusan disuruh bayarin utang BIJB, ya bubar lah,” pungkasnya.
(Ida/ Adhikarya)
