Kota Bandung, BriliaNews.com – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyoroti kondisi masyarakat yang mengalami perubahan status kesejahteraan dari Desil 5 ke Desil 6. Kelompok tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi kehilangan akses terhadap bantuan, meski masih berada dalam kondisi rentan.
Farhan mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mencermati penerapan kebijakan berbasis desil secara hati-hati. Hal itu dilakukan untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diterapkan sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Kalau untuk Desil 9 dan Desil 10, bagaimanapun juga kita ini Bandung salah satu kota yang menurut Kementerian Sosial datanya paling bagus. Kita sudah termasuk yang paling bagus,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (24/8/2026).
Ia menjelaskan, Desil 9 dan Desil 10 merupakan kelompok masyarakat yang dinilai sudah mampu dan memiliki pendapatan tetap. Konsekuensinya, kelompok tersebut tidak lagi dapat menikmati sejumlah subsidi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Meski demikian, Farhan menilai kebijakan tersebut tetap harus dicermati karena kondisi masyarakat di lapangan tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan data yang tercatat.
“Untuk itu memang kami akan mencermati di lapangan secara sangat hati-hati mengenai penerapan aturan terhadap Desil 9 dan Desil 10 ini,” katanya.
Menurut Farhan, Pemkot Bandung tidak hanya fokus pada masyarakat Desil 9 dan Desil 10. Justru kelompok yang berada pada transisi Desil 5 ke Desil 6 menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, masyarakat Desil 9 dan Desil 10 menghadapi konsekuensi berupa tidak lagi menerima subsidi. Sementara warga yang berpindah dari Desil 5 ke Desil 6 berpotensi tidak lagi menerima bantuan sosial.
“Kalau buat kami di Kota Bandung yang paling rentan itu adalah antara Desil 5 ke Desil 6. Kalau Desil 9, 10 kan tidak bisa menikmati subsidi. Kalau Desil 5 ke Desil 6, ini adalah tidak bisa menerima bantuan. Padahal posisinya juga sangat jauh lebih rentan,” tutur Farhan.
Karena itu, Pemkot Bandung akan memastikan kelompok masyarakat yang mengalami perubahan status desil tetap mendapat perhatian. Pemerintah juga akan mencermati kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara data dengan kondisi ekonomi warga sebenarnya.
“Isu Desil 9, 10 penting, namun kami juga tidak mungkin mengabaikan isu transisi Desil 5 ke Desil 6. Demikian juga sebaliknya,” ujarnya.
(Adi)
