Kota Bandung, Brilianews.com – Komisi IV DPRD provinsi Jawa Barat, mengkritisi sejumlah program mitra kerja untuk tahun anggaran 2023. Salah satunya, program listrik desa (lisdes).
Pasalnya, masih ada sekitar 200.000 Kepala Keluarga di Jabar, yang belum mendapatkan layanan lisdes.
Hal itu mengemuka pada rapat kerja Komisi IV dengan beberapa mitra kerja, membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar tahun 2023 di gedung DPRD jalan Diponegoro kota Bandung, Senin (1/8/2022).
“Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jabar melaporkan, saat ini masih ada 200.000 KK yang belum mendapatkan layanan lisdes,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Jajang Rohana kepada wartawan usai mengikuti rapat kerja.
Politisi dari Fraksi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menandaskan,
program lisdes harus menjadi fokus perhatian.
Untuk itu kata Jajang Rohana, pihaknya meminta secara rinci tentang data masyarakat yang belum terlayani lisdes termasuk peta lokasinya.
“Peta itu sangat diperlukan mengingat tanggung jawab fasilitasi lisdes, tak hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jabar saja, namun Pemkab/ Pemkot punya tanggung jawab untuk memfasilitasi program lisdes,” imbuhnya.
Jajang menambahkan APBD Pemprov Jabar sangat terbatas, sehingga tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan listrik desa warga masyarakat tersebut.
“oleh karenanya diperlukan sharing pendanaan antara level pemerintahan,” ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV, Zulkifli Chaniago mengatakan di tengah keterbatasan anggaran, di tahun 2023 , program lisdes teyap harus menjadi perhatian.
Hal itu mengingat listrik merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang saat ini belum mendapatkan layanan lisdes harus segera diselesaikan.
“Masyarakat yang saat ini belum mendapatkan lisdes, ada di daerah pelosok. Untuk mewujudkan pembangunan yang merata, lisdes diharapkan dapat terselesaikan,” ujar Zulkifli.
(Adi/ Afr)
