banner 970x250

Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, DPRD Jabar Pelajari Pembangunan Infrastruktur

Yogyakarta, BriliaNews.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari beserta Pimpinan dan Anggota Komisi IV, melakukan kunjungan kerja ke Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta,
untuk mempelajari pembangun Infrastruktur Provinsi tersebut.

Ineu Purwadewi Sundari mengatakan
banyak hal menarik di DI Yogyakarta yang bisa ditiru dalam infrastruktur, seperti halnya penerangan jalan umum di pemukiman yang bisa langsung dilakukan.

“Pasca Pandemi Covid 19 ini masyarakat di daerah menuntut banyak pembangunan infrastruktur, yang sempat terhambat akibat refocussing anggaran pemerintah daerah untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 lalu,” kata Ineu kepada awak media di Bandung, Selasa (6/6/2023).

Dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan berakhirnya darurat kesehatan global Covid-19 pada 5 Mei lalu kata Ineu yang merupakan politisi PDI Perjuangan tersebut, masyarakat mulai meminta berbagai perbaikan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan penerangan jalan umum.

Baca Juga  Ridwan Kamil Saksikan Penandatanganan 17 Proyek dari Enam Cluster di Jabar

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, KH. Tetep Abdulatip, yang menyebut ada kemiripan kondisi infrastruktur paska Covid-19 seperti halnya jalan rusak yang dikeluhkan oleh masyarakat.

“Jadi ketika jalan yang rusak itu di Yogyakarta gejolaknya tidak terlalu keras, sementara di Jawa Barat kita kemarin menemukan beberapa protes yang cukup keras,” ujar Tetep.

Menurut Tetep, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini memulai kembali penanganan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU), penanganan sampah dan irigasi.

“Yang menarik seperti menyelesaikan masalah PJU, ternyata selain jalan-jalan provinsi juga bisa menyelesaikan PJU di kawasan-kawasan perumahan yang dikerjakan langsung dinas BMPR Provinsi DI Yogyakarta. Sementara di Jawa Barat kita harus melalui bantuan keuangan kepada kota/kabupaten yang diusulkan oleh bupati dan walikota”, jelasnya.

Baca Juga  DPRD Jabar Dukung Penuh Program KPK RI

Tetep menekankan walaupun ada beberapa perbedaan aturan, perbedaan anggaran dan luas wilayah, pihaknya tidak menutup diri untuk belajar ke Provinsi DI Yogyakarta.

“Beberapa hal yang tidak bisa dilakukan di Jawa Barat tetapi bisa dilakukan di DIY, kreativitas seperti ini harus dikembangkan. Intinya bagaimana masyarakat di wilayah Jawa Barat itu mendapatkan manfaat pembangunan, siapapun yang mengerjakannya, ” pungkasnya.

Editor : Afrida