Kota Bandung, BriliaNews.com – DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengingatkan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK dan SLB Tahun 2023 di Jabar, harus profesional, transparan dan tidak bertindak “nakal” seperti melalukan pungutan liar.
“Kami menuntut dan menyampaikan aspirasi masyarakat, siapapun kalau melakukan pungutan, hukum yang tegas,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya pada Diskusi Galang Aspirasi Politik (Gaspol), di kota Bandung, Kamis (15/6/2023).
Diskusi mengangkat tema “PPDB Jabar Objektif dan Transparan, Peserta Didik Bahagia Lanjutkan Pendidikan”.
Abdul Hadi menegaskan, Komisi V DPRD Jabar sejak tahun lalu sudah bersepakat tidak akan “cawe-cawe” urusan titip-menitip siswa untuk lolos ke sekolah yang diinginkan.
Politisi PKS tersebut menegaskan, apabila ada pihak-pihak tertentu yang nitip pada Panitia PPDB, untuk meloloskan anaknya ke sekolah yang diinginkan agar diabaikan saja.
“Sudah waktunya menghentikan praktik titip-menitip dan yang menitip tahu bahwa itu ilegal,” ujarnya.
Dia mengatakan munculnya permasalahan di PPDB, khususnya titipan sangat banyak dan beragam, sebab ada semacam hukum permintaan dan penawaran yang tidak seimbang.
Contohnya, pendaftar PPDB di Bandung dan Kota Cimahi mencapai 17 ribu siswa, sedangkan yang bisa diterima hanya 10 ribu siswa.
“Untuk wilayah Bandung dan Cimahi yang bisa diterima 10 ribu siswa. Dan 7 ribu lainnya otomatis tidak diterima,” ujarnya.
Permasalahan tersebut terkadang yang membuat sebagian masyarakat melakukan hal diluar logika, sehingga praktik titip-menitip kerap muncul di PPDB.
Menurutnya, sistem PPDB ke depan harus ada perubahan dan pemerintah pusat sebaiknya hanya membuat aturan pokok, sedangkan aturan teknis digarap oleh daerah.
“Ini perlu semacam pen-detail-an oleh kearifan lokal di masing-masing wilayah,” ujarnya.
Editor : Ida
