Kota Bandung, BriliaNews.com – Bidang ketenagakerjaan hingga saat ini masih menjadi persoalan serius, untuk segera diselesaikan. Pasalnya, di Jabar jumlah pengangguran cukup besar.
Merujuk pada data yang disampaikan Disnakertrans Jabar, di tahun 2024 mendatang melalui berbagai program ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka harus bisa diturunkan di angka 8,21 persen.
Prosentase angka pengangguran terbuka itu, menunjukkan masih ribuan orang penduduk di Jabar yang saat ini tak punya pekerjaan.
Demikian juga kondisi faktual, dari kondisi faktual di Kota Bandung masih banyak orang tua yang menanggung anak-anaknya karena menganggur. Kondisi ini tak bisa dibiarkan, sebab akan mengganggu ketahanan keluarga.
Sehubungan dengan kondisi ini, program ketenagakerjaan harus ditingkatkan efektivitasnya.
Demikian diungkapkan Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar Dapil 1 Kota Bandung dan Kota Cimahi, Hj. Siti Muntamah dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Siti, yang juga anggota Komisi V DPRD Jabar mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar melalui Disnakertrans sudah membuat program ketenagakerjaan. Salah satunya program perluasan kerja baik dalam Provinsi Jabar maupun luar Provinsi Jabar, bahkan perluasan lapangan kerja ke berbagai negara juga disiapkan.
Namun, dengan memperhatikan masih tingginya angka pengangguran, program perluasan lapangan kerja di sektor formal ini masih ada keterbatasan. Salah satu tuntutannya pencari kerja itu harus bersertifikat.
Tentang prosentase pencari kerja yang memenuhi syarat bersertifikat, ini kurang maksimal. Sehubungan dengan kondisi ini, program pelatihan berbasis kompetensi itu harus ditingkatkan baik dari sisi jumlah yang dilatih serta materi yang dilatih itu harus merespon kebutuhan dunia kerja terutama di sektor formal.
Solusi lain, bagi masyarakat yang tidak bisa terserap di sektor formal, lapangan kerja non formal itu juga harus diperluas. Bagi kawasan pusat perdagangan dan pusat pertumbuhan UKM seperti Kota Bandung, solusi yang disiapkan adalah pelatihan marketing.
Pelatihan tersebut, bisa saja mengikut sertakan kelompok ibu-ibu rumah tangga.
Jika hal ini terwujud, rumah tangga bisa menjadi sumber kehidupan produktif, sehingga ketahanan keluarga akan terus terjaga.
(Nur/ Adikarya Parlemen)
