Bandung, Brilianews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dapat menurunkan mobilitas masyarakat dengan menjalankan kebijakan pemerintah pusat, mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021.
Berkaitan dengan penerapan PPKM tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Viman Alfarizi Ramadhan, berharap aturan itu dapat dijalankan dengan tegas.
Viman berpendapat, sikap tegas pemerintah dapat dilakukan dengan penerapan sanksi terhadap semua pihak yang melanggar demi mencegah penyebaran Covid-19.
“Yang diterapkan ini adalah sebagai tugas kemanusiaan, untuk menyelamatkan nyawa manusia dari pandemi. Maka dari itu, perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, sampai kabupaten/ Kota guna menyukseskan PPKM Darurat ini,” ucap Viman, Selasa (7/7/2021).
Menurutnya, PPKM Darurat adalah momen yang pas untuk bersama bahu membahu membantu pemerintah dalam menghadapi Covid 19.
“Ada analogi yang mengatakan Swiss Cheese Model yaitu diibaratkan celah pada lapisan keju yang saling menutupi satu dengan lainnya dan tidak dapat ditembus dari luar. Dari sini kita belajar bahu membahu melawan pandemi ini,” sebutnya.
Viman juga mendukung dan mendorong terus upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid 19, serta berharap agar pemerintah tidak bosan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat guna menyukseskan PPKM darurat dan menjaga diri serta keluarganya agar tidak tertular virus Covid-19.
“Dari target 30% penurunan mobiltas sekarang baru 17%. Mungkin karena sosialisainya kurang, sehingga kesadaran masyarakatnya pun belum tertanam,” tambahnya.
Viman berharap Pemerintah terus bersinergi dengan elemen masyarakat, agar kesadaran masyarakat dalam hal ini menaati PPKM. Dengan begitu, upaya mencari celah untuk melanggar kebijakan ini semakin menurun.
“Wabah Covid-19 ini kan menyangkut keselamatan jiwa bersama, bukan hanya urusan orang per orang. Satu saja ceroboh dan nekat maka berpengaruh terhadap yang lainnya,” tutupnya. (Ida)
