Kota Bandung, BriliaNews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap berkolaborasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dalam memperkuat pendidikan Pancasila di Jawa Barat, sejak jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam Simposium Refleksi 66 Tahun Sidang Umum Pertama MPRS di Gedung Merdeka, Museum Konferensi Asia Afrika, Jalan Asia Afrika Nomor 65, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
“Kami, Provinsi Jawa Barat siap dijadikan role model pembangunan manusia Jawa Barat yang utuh melalui pendidikan Pancasila dari nilai-nilai dasar dari sekolah dasar,” tegas Erwan.
Erwan menilai, penguatan pendidikan Pancasila menjadi kebutuhan penting di tengah tantangan degradasi moral yang mulai terlihat dalam kehidupan dunia pendidikan. Ia menyoroti fenomena perundungan terhadap guru hingga tindakan kekerasan yang dilakukan peserta didik terhadap tenaga pendidik.
Menurut Erwan, kondisi tersebut sangat berbeda dengan pengalaman pendidikan pada masa lalu, ketika guru mendapatkan penghormatan tinggi dari para murid.
“Dulu ketika kita sekolah, mana ada yang berani memanggil guru seenaknya. Ketika guru lewat, kita tunduk setunduk-tunduknya, saking hormat kepada seorang guru. Sekarang kita lihat di berita, ada guru yang alami perundungan, bahkan dikeroyok oleh muridnya. Zaman kita dulu tidak ada seperti itu,” ujar Erwan.
Ia menilai, pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pengetahuan akademis, tetapi juga harus membangun karakter, moral, dan kepribadian peserta didik.
Erwan kemudian membandingkan sistem pendidikan saat ini dengan masa lalu, ketika Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi salah satu materi penting dalam pembelajaran. Menurutnya, PMP memiliki cakupan yang lebih luas karena memadukan pendidikan moral dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila.
“Dulu ketika akan lulus SD, SMP, dan SMA, ada EBTANAS. Salah satu yang menjadi modal dasar adalah agama, kemudian Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang PMP diganti menjadi PPKN. Saya melihat PPKN lebih banyak berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara, sementara pendidikan moral dan nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat,” katanya.
Ia juga menyinggung pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dahulu diberikan secara berjenjang, termasuk kepada aparatur sipil negara (ASN).
Erwan mempertanyakan mengapa sejumlah pendekatan pendidikan karakter yang pernah diterapkan tersebut, tidak lagi menjadi bagian yang kuat dalam sistem pendidikan saat ini.
“Kenapa hal-hal yang baik seperti itu hilang? Kenapa nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai moral sekarang berkurang pelajarannya di sekolah?” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyambut baik komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menjadi daerah percontohan dalam penguatan pendidikan Pancasila, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Yudian mengatakan, penguatan pendidikan Pancasila melalui dunia pendidikan merupakan langkah penting, untuk membangun karakter generasi muda.
Menurutnya, BPIP telah menyiapkan sejumlah instrumen pembelajaran yang dapat dimanfaatkan, guna memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah.
“Sejak 2022, kita sudah punya buku teks utama Pendidikan Pancasila. Ada 12 buku untuk jenjang PAUD, TK, SD, SMP, sampai SLTA, termasuk buku untuk guru. Metode pendekatannya juga sudah agak berbeda, karena lebih menekankan pada tindakan,” ujar Yudian.
Ia menjelaskan, pembelajaran Pancasila tidak boleh berhenti pada penguasaan teori atau hafalan semata. Para siswa perlu diarahkan untuk mengenali sekaligus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Guru diminta membimbing para siswa untuk melihat tindakan Pancasila di lingkungan sekitarnya. Dari situ nanti diadakan semacam penilaian, siapa tokoh-tokoh di daerah ini yang sudah mengamalkan Pancasila dari berbagai aspek kehidupan,” katanya.
Yudian menyebutkan, penerapan nilai Pancasila tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang, mulai dari kepedulian terhadap lingkungan hidup, ekonomi, olahraga, hingga moderasi beragama.
Selain melalui pembelajaran di sekolah, BPIP juga mengembangkan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila melalui program Mahesawara. Program ini dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Kalau dulu namanya Manggala, sekarang kami punya nama Mahesawara. Ada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Jumlah yang sudah mengikuti program ini secara keseluruhan sekitar 900 orang,” ungkapnya.
Yudian menambahkan, sosialisasi buku teks utama Pendidikan Pancasila juga telah dilakukan di sejumlah provinsi, termasuk Jawa Barat. Namun, ia mengakui terdapat tantangan tersendiri dalam memperluas jangkauan program tersebut, terutama karena kondisi geografis dan keragaman karakteristik wilayah.
“Jawa Barat ini memiliki kontur geografis yang sangat dinamis. Banyak hal membutuhkan pendekatan tersendiri, termasuk bagaimana menjangkau wilayah-wilayahnya. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi daerah,” katanya.
(Ida)
