Kota Bandung, BriliaNews.com – Penguatan pelayanan informasi publik menjadi salah satu prioritas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan melalui Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Lilis Nurlaila Adiwulandari, saat memaparkan langkah transformasi keterbukaan informasi publik dalam kegiatan Presentasi dan Wawancara Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Selasa (10/11/2026), di Kota Bandung.
Melalui paparan bertajuk “Transformasi Keterbukaan Informasi Publik: Penguatan Kelembagaan, Inovasi Digital, dan Akuntabilitas Pelayanan”, Lilis menjelaskan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
Upaya tersebut mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, penataan fasilitas pelayanan langsung, peningkatan administrasi permohonan informasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efektivitas pelayanan.
Ia menutukan sejak 17 Juni 2026, penguatan fasilitas pelayanan PPID dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadirkan lingkungan pelayanan yang lebih tertata dan mendukung kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik.
Selain melalui pelayanan tatap muka, masyarakat juga dapat menyampaikan permohonan informasi secara daring melalui kanal resmi pada website DPRD Provinsi Jawa Barat.
Untuk mendukung pengelolaan layanan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat mengembangkan Dashboard Digital Layanan Informasi Publik sebagai sarana pencatatan dan monitoring perkembangan permohonan informasi.
Penguatan pelayanan tersebut didukung dengan evaluasi berkala terhadap data permohonan, penanggung jawab tindak lanjut, dan dokumentasi pelayanan.
Hingga akhir Oktober 2026, sebanyak 220 permohonan informasi telah tercatat, dengan 218 permohonan selesai ditindaklanjuti dan dua permohonan masih dalam proses tindak lanjut.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator administratif dalam mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
Keikutsertaan dalam Monev KIP 2026 juga menjadi bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui penguatan kelembagaan, inovasi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat berupaya menghadirkan pelayanan informasi yang semakin mudah diakses, responsif, dan terpercaya.
(Adi)
