Kota Bandung, BriliaNews.com – DPRD Jawa Barat mengklarifikasi terkait informasi yang berkembang di masyarakat, mengenai penurunan foto Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di lingkungan DPRD Jawa Barat.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karyaguna menegaskan, peristiwa penurunan foto tersebut bukan merupakan instruksi, kebijakan, maupun keputusan kelembagaan DPRD Jawa Barat.
Tindakan tersebut terjadi secara spontan oleh sejumlah peserta penyampaian aspirasi dari elemen Masyarakat Sipil Jawa Barat. Hàl itu terjadi usai kelompok masyarakat tersebut, menyampaikan aspirasinya di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat pada Kamis (12 November 2026).
“Itu jelas bukan instruksi atau keputusan kami di DPRD, sama sekali tidak. Apalagi kami kemarin berdiskusi tentang kejujuran, etika, dll. Jadi sangat jauh dari pikiran kami untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kami merasa menerima tamu sebaik-baiknya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tetapi, tentu saja saya sangat menyayangkan peristiwa itu,” lanjutnya.
Buky menyatakan,
DPRD Jabar telah bersurat kepada Masyarakat Sipil Jawa Barat, untuk meminta klarifikasi terkait penurunan dan pembalikan foto Wapres RI tersebut.
“DPRD Jawa Barat menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan hal yang patut dihargai dan menjadi perhatian lembaga perwakilan rakyat,” tegas Buky di Bandung, Jumat (13/11/2026).
Terkait pemasangan atau penurunan foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPRD Jawa Barat sebagai lembaga legislatif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 mengenai penempatan atau pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden.
DPRD Jawa Barat hingga saat ini masih menunggu perkembangan dan kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait persoalan tersebut.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mengaitkan tindakan penurunan foto dengan kebijakan atau keputusan kelembagaan DPRD Jawa Barat, karena tindakan tersebut bukan merupakan bagian dari kebijakan lembaga dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
DPRD Jawa Barat juga menegaskan bahwa setiap informasi yang mengatasnamakan lembaga perlu dipastikan kebenaran dan sumbernya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Jawa Barat tetap berkomitmen menjaga keterbukaan, menghormati aspirasi publik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan,” katanya.
DPRD Jawa Barat mengimbau seluruh pihak untuk menyikapi persoalan ini secara proporsional, mengedepankan komunikasi yang baik, serta tidak membangun opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Seluruh elemen masyarakat juga diajak untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dan mengutamakan dialog dalam menyikapi setiap persoalan.
“Melalui klarifikasi ini, DPRD Jawa Barat berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peristiwa tersebut, sekaligus dapat membedakan tindakan spontan individu atau kelompok dengan sikap dan kebijakan resmi kelembagaan,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Rombongan Audiensi Masyarakat Sipil Jawa Barat Andri P. Kantaprawira dalam klarifikasinya membenarkan, dalam salah satu sikap yang di sampaikan Masyarakat Sipil Jawa Barat pada audiensi dengan DPRD Jabar memang melakukan aksi simbolik menyampaikan figura foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang salah satu rombongan, Eni Sumarni, bawa sendiri dan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan.
Ia menjelaskan, penyampaian foto figura Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, mempunyai makna melalui DPRD Jabar, sesuai dengan salah satu pernyataan sikap Masyarakat Sipil Jawa Barat, meminta agar pemerintah memroses pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014/UU No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Kemudian, penurunan figura foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terjadi ketika momen foto bersama antara para tokoh dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jabar setelah acara ditutup, yang pada momen tersebut peserta audiensi dibarisan belakang secara spontan menurunkan foto figura Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang ada di Ruangan Banggar dan dijadikan sarana dalam foto bersama, yang kemudian menjadi berita di media cetak dan elektronik.
Ia menegaskan aksi tersebut merupakan tindakan spontan oleh yang bersangkutan, bukan merupakan tindakan yang di desain oleh rombongan, sesuai dengan aksi simbolik yang dilakukan sebelumnya.
“Sejalan dengan penjelasan langsung Ketua DPRD Jabar yang ditanya langsung usai aksi tersebut terjadi, tindakan tersebut merupakan tindakan personal dan murni spontanitas dari yang bersangkutan, tidak berkaitan sama sekali dengan fasilitasi dan dialog pada audiensi di DPRD Jabar, yang mana kami diterima dengan baik oleh para pimpinan DPRD Jabar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andri mengatakan, Masyarakat Sipil Jawa Barat memandang bahwa tindakan spontanitas penurunan figura foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri secara resmi kepada MPR RI tercatat sekitar pukul 11.00 WIB.
“Maka secara yurisprudensi sejak waktu tersebut Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden RI, sehingga penurunan figura foto pada Kamis (12/11/2026) pada sekitar pukul 15.30 merupakan aksi dan ekspres emosional yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan,” tutup Andri.
(Adi)
