Kota Bandung, BriliaNews.com – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menilai, Industri Jasa Keuangan (IJK) khususnya sektor Perbankan di Provinsi Jawa Barat sampai Februari 2025 terjaga stabil.
Stabilitas ini didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengungkapkan, perkembangan Sektor Perbankan di Jawa Barat pada Februari 2025, menunjukkan pertumbuhan positif (year on year-yoy).
Hal ini tercermin dari beberapa indikator, antara lain total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit, dengan tingkat pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,97 persen, 5,14 persen, dan 6,29 persen.
“Tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Net Performing Loan (NPL), relatif terjaga dalam batas treshold walaupun memburuk 0,10 persen dari posisi Januari 2025, menjadi 3,71 persen,” ungkap Darwisman, Selasa (15/4/2025).
Sementara itu, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) juga terlihat optimal dengan rasio sebesar 92,20 persen atau meningkat sebesar 0,99 persen (yoy).
Pada Febuari 2025, penyaluran kredit Perbankan (Bank Umum dan BPR) di Jawa Barat juga mencapai Rp653,34 triliun, tumbuh 6,29 persen (yoy).
“Market share penyaluran kredit perbankan di Jawa Barat sebesar 8,06 persen dari penyaluran kredit perbankan secara nasional,” jelas Darwisman.
Berdasarkan prinsip kegiatan usahanya, sektor Perbankan masih didominasi oleh kegiatan konvensional, dengan porsi market share Total Aset sebesar 88,69 persen (916,75 triliun), market share DPK sebesar 89,12 persen (Rp631,53 triliun), dan market share Kredit sebesar 89,12 persen (Rp582,25 triliun).
Sementara berdasarkan jenis usaha, Bank Umum masih lebih dominan dibandingkan Bank Perekonomian Rakyat, dengan market share Total Aset sebesar 96,83 persen (Rp1.000,89 triliun), market share DPK sebesar 96,81 persen (Rp686,04 triliun), dan market share Kredit/Pembiayaan sebesar 96,96 persen (Rp629,66 triliun).
Bank Umum yang Berkantor Pusat di Jawa Barat juga terus mengalami perkembangan.
Aset Bank Umum yang berkantor pusat di Jawa Barat per Februari 2025 berkembang sebesar Rp196,42 triliun, tumbuh Rp11,24 triliun atau 6,07 persen (yoy) dari sebesar Rp185,17 triliun pada posisi Februari 2024.
Sejalan dengan total Aset, Dana
Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum yang berkantor pusat di Jawa Barat pun tumbuh Rp1,94 triliun atau 1,46 persen (yoy), dari sebesar Rp132,84 triliun pada Februari 2024 menjadi sebesar Rp134,79 triliun pada Februari 2025.
“Realisasi Kreditnya menunjukan pertumbuhan Rp5,59 triliun atau 4,56 persen (yoy) dari Rp122,80 triliun pada Januari 2024 menjadi Rp128,40 triliun di Februari 2025,” ujarnya.
Terkait pembukuan Laba, menurutnya mengalami pertumbuhan sebesar Rp12,58 miliar atau 4,51 persen (yoy), dari Rp278,90 miliar pada Februari 2024 menjadi Rp291,49 miliar di Februari 2025.
Kenaikan laba tersebut didukung oleh pertumbuhan kredit sebesar 4,56 persen (yoy).
Darwisman mengungkapkan, secara umum, kinerja Bank Umum yang berkantor pusat di Jawa Barat dinilai membaik, walaupun NPL gross memburuk dari 1,60 persen di Februari 2024 menjadi 2,09 persen di Februari 2025.
Sejalan dengan Bank Umum, Total Aset Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang Berkantor Pusat di Jawa Barat juga terus tumbuh.
Total Aset BPR dan BPRS tumbuh sebesar Rp111,34 miliar atau 0,34 persen (mtm), dari sebesar Rp32,63 triliun pada Januari 2025 menjadi sebesar Rp32,74 triliun pada
Februari 2025.
Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh Rp56,39 miliar atau 0,25 persen (mtm), dari sebesar Rp22,52 triliun pada Januari 2025 menjadi sebesar Rp22,57 triliun pada Februari 2025.
Kredit/Pembiayaan yang diberikan juga tumbuh sebesar Rp381,18 miliar atau 1,64 persen (mtm), dari sebesar Rp23,29 triliun pada Januari 2025, menjadi sebesar Rp23,67 triliun pada Februari 2025.
Lain lagi dengan Perkembangan BPR dan BPRS Milik Pemerintah Daerah, dimana terdapat 25 BPR dan BPRS milik Pemda di Jawa Barat.
Darwisman menjelaskan, Perkembangan kinerja BPR dan BPRS milik Pemda ditinjau dari indikator kinerja utama yaitu total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), Kredit/Pembiayaan, serta perolehan
Laba, justru mengalami penurunan.
Total Aset BPR dan BPRS turun sebesar Rp202,36 miliar atau 2,85 persen (yoy), dari sebesar Rp7,10 triliun di Februari 2024 menjadi sebesar Rp6,89 triliun di Februari
- Dana Pihak Ketiga (DPK) turun sebesar Rp161,71 miliar atau 6,61 persen (yoy), dari sebesar Rp2,44 triliun pada Februari 2024 menjadi sebesar Rp2,28 triliun pada Februari 2025.
“Kredit/Pembiayaan yang diberikan BPR dan BPRS milik Pemda Jabar, tumbuh Rp38,95 miliar atau 0,72 persen (yoy), dari Rp5,38 triliun pada Februari 2024 menjadi Rp5,42 triliun pada Februari 2025,” ucapnya.q
Untuk penyaluran Kredit UMKM dan KUR sampai Februari 2025, terdapat 90.727 pelaku usaha di Jawa Barat yang memperoleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan total nominal pembiayaan mencapai Rp4,86 triliun, dan outstanding mencapai Rp4,73 triliun.
Berdasarkan skema pembiayaannya, KUR untuk sektor mikro lebih dominan dengan porsi 64,34 persen, diikuti KUR Kecil (35,42 persen), KUR TKI (0,18 persen), kemudian KUR Super Mikro (0,05 persen).
Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Jabar, per Maret 2025, OJK Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan 108 kegiatan literasi dan inklusi keuangan secara tatap muka maupun daring.
Kegiatan tatap muka dilakukan pada 17 Kota/Kabupaten di wilayah Jawa Barat, dengan jumlah peserta kegiatan literasi dan inklusi keuangan mencapai 30.271 orang.
Sepanjang bulan Maret tahun 2025, OJK Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan program tematik Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah), yaitu kampanye
nasional keuangan syariah yang bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat secara umum.
Kegiatan ini melibatkan seluruh stakeholders, antara lain Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah, Asosiasi, Kementerian/Lembaga, Komunitas/Organisasi, dan Tokoh Penggerak literasi dan inklusi keuangan syariah dengan tagline program “Ramadan Bermakna bersama Keuangan Syariah”.
Rangkaian GERAK Syariah Tahun 2025 dimulai sejak tanggal 22 Februari 2025 dan berlangsung hingga akhir Ramadan.
Total kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Provinsi Jawa Barat mencapai 38 kegiatan, dengan jumlah peserta sebanyak 16.982 orang.
Sinergitas dan kolaborasi pelaksanaan GERAK Syariah dilakukan selain untuk terciptanya peningkatan literasi dan inklusi keuangan Syariah, juga bertujuan untuk meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat terkait produk dan
layanan keuangan syariah.
“Kedepan, OJK Provinsi Jawa Barat akan terus mencermati dinamika perekonomian yang berkembang dan melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, serta pelindungan kepada konsumen dan masyarakat untuk memastikan kontribusi Sektor Jasa Keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dapat terus dijaga,” pungkas Darwisman.
(Adi)
