Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan di daerah.
Bali, BriliaNews.com – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna mengatakan, pembangunan daerah merupakan fondasi dan kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.
Sebab, keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kemajuan daerah.
Karena itu, DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung berbagai program prioritas pemerintah pusat, termasuk implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, dengan tetap menyesuaikan pelaksanaannya terhadap kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
“Pasti Indonesia akan sejahtera. Kalau daerah Makmur, Indonesia makmur. Daerah maju, Indonesia maju. Jadi, pembangunan dimulai dari daerah, termasuk melalui berbagai program-program yang direncanakan oleh pak Presiden,” kata Buky selaku Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADPSI di Provinsi Bali, Senin (29/6/2026).
Ia menegaskan, ADPSI termasuk DPRD Jabar mendukung program prioritas Presiden sepenuhnya dengan Bahasa dan pengertian yang bisa diterapkan secara efektif dan efisien di daerah.
Buky mengakui pemerintah daerah turut merasakan dampak pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan di daerah.
Menurutnya, keterbatasan fiskal justru menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
“Itu memang dirasakan oleh kami di daerah pengurangan dana transfer ya. Tetapi bukan berarti bahwa pembangunan tidak bisa berlanjut. Nah disinilah justru tantangannya kita mengerti keuangan di pusat, dan kami di daerah juga akan mendorong kepala daerah agar lebih kreatif menjalankan roda pembangunan,” jelasnya.
Buky mencontohkan, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan pendataan ulang terhadap aset-aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, agar dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, selaku tuan rumah melaporkan Rakernas ADPSI diikuti lebih dari 240 peserta, antara lain membahas kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia menyebut Provinsi Bali memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain, karena sektor pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Di Bali juga punya pariwisata yang nanti kami akan bahas tentang bagaimana fiscal pusat terhadap daerah khususnya provinsi Bali. Ini mendapat perhatian karena pariwisata ini tidak bisa kami hitung, beda dengan hasil bumi dan hasil alam. Tapi secara devisa, kami penyumbang devisa kira-kira berangka di 160-170 Triliun pertahun.”ujar dia.
Menurutnya besaran kontribusi tersebut menjadi alasan, agar kebijakan fiskal dari pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian.
(Adi)
