Kota Bandung, BriliaNews.com – DPRD provinsi Jawa Barat memperkenalkan platform digital DPRD HUDANG (Hadir Untuk Dialog Aspirasi Ngabdi ka Warga) untuk membuka ruang bagi masyarakat Jabar, dalam menyampaikan aspirasi tanpa harus direpotkan oleh sekat birokrasi yang kaku.
Sekretaris DPRD Jabar, H. Dodi Sukmayana menjelaskan pembuatan platform penampung aspirasi masyarakat ini, didorong oleh komitmen agar DPRD Jabar bisa mebuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya tanpa harus melalui birokrasi yang kaku, serta tanpa harus datang langsung ke DPRD Jabar.
“Aplikasi DPRD Hudang memungkinkan masyarakat menyampaikan usulan secara langsung sekaligus memantau prosesnya hingga diteruskan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lengkap dengan rekomendasi dewan, sehingga prosesnya transparan dan terukur,” ungkap Dodi dalam acara Ngariung Jeung Sekwan (Ngobrol dengan Sekwan), di Rooftop DPRD Jabar, Senin (28/9/2026).
Dodi menjelaskan, DPRD Hudang ini sebagai solusi demokrasi tanpa jarak di Jawa Barat, sehingga dimanapan masyarakat Jabar, sehingga masyarakat baik yang tinggal di perkotaan maupun pelosok desa dapat menyampaikan aspirasi dengan mudah melalui aplikasi DPRD Hudang.
Setiap aspirasi yang masuk aplikasi DPRD Hudang akan diverifikasi dan diproses secara sitematis, transparan dan akuntabel.
Pada aplikasi DPRD Hudang ini, masyarakat bahkan dapat berdialog langsung dengan anggota Dewan melalui E-Audensi.
Selain platform Gara, Sekretariat DPRD Jabar juga menyiapkan Portal ALAM (Aplikasi Layanan Elektronik Media) guna memperkuat transparansi informasi publik bersama insan pers.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rochanady mengapresiasi sekaligus mengingatkan, dengan adanya berbagai platform digital ini, agar tidak membuat masyarakat over optimistis, menilai bahwa seluruh atau apapun aspirasi masyarakat yang diusulkan akan di penuhi.
“Jabar memiliki fiscal gap antara banyaknya usulan dan proposal yang masuk dengan kemampuan fiskal yang dimiliki,” tegas Daddy.
Daddy menjelaskan, berdasarkan pengalamannya di Badan Anggaran DPRD Jabar, setiap tahun ada rata-rata ada 44.000 proposal yang masuk ke DPRD Jabar, dan hanya 12.000 yang bisa diakomodir.
“Jadi 32.000 proposal yang terakomodir itu kira-kira fiscal gapnya antara keinginan dengan kemampuan fiskal Jabar,” ungkap Daddy.
Oleh karena itu, Daddy menekankan pentingnya kanalisasi serta edukasi bagi masyarakat, agar usulan yang masuk selaras dengan skala prioritas pembangunan Pemprov Jabar, seperti infrastruktur, irigasi, dan pengelolaan sampah.
“Masyarakat tentu boleh mengusulkan apa saja, tetapi harus ada kanalisasi dan edukasi. Jangan sampai pintu aspirasi yang dibuka lebar ini justru memberi harapan palsu bagi warga,” pungkas Daddy.
Pewarta. : Adi
