Kota Cimahi, BriliaNews.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Acep Jamaludin, menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial. Pasalnya hal tersebut dapat menjadi patokan, untuk menjamin terpenuhinya standar pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat.
Acep menegaskan, pemerataan bantuan menjadi tolok ukur keberhasilan program pemerintah, dengan adanya manfaat secara merata kepada mereka yang benar-benar berhak.
“Masih ditemukan banyak laporan dari masyarakat terkait penyaluran program krusial, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI),” ungkapnya saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Senin (06/10/2025).
Ia mengatakan, standar pelayanan dasar itu ukurannya sederhana, yaitu bantuan pemerintah tepat sasaran.
“Hari ini kita cek langsung di lapangan, keluhan utamanya masih seputar data,” tutur Acep.
Ia mengungkapkan, masalah utama yang kerap muncul adalah data penerima manfaat yang belum mutakhir.
Hal ini menyebabkan adanya warga yang memenuhi syarat, namun tidak terdaftar. Sebaliknya, ada juga yang sudah tidak layak tetapi masih tercantum sebagai penerima.
“Data penerima PIP, Rutilahu, dan BPJS PBI harus terus-menerus divalidasi dan diverifikasi. Jangan sampai ada hak warga yang hilang karena kelalaian administrasi. Pemerintah, dari tingkat kota hingga provinsi, harus serius membenahi ini untuk memastikan pemerataan,” ujar Acep.
Acep menyebut kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD, untuk memastikan anggaran yang telah disetujui benar-benar direalisasikan dalam program yang bermanfaat bagi publik.
Temuan-temuan dari lapangan akan menjadi bahan rekomendasi resmi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
“Kami di DPRD tidak hanya menyetujui anggaran, tetapi juga wajib mengawasi pelaksanaannya. Aspirasi dan fakta yang kami temukan di Cimahi hari ini, akan kami bawa sebagai catatan evaluasi, agar penyelenggaraan pemerintahan ditahun berikutnya bisa lebih baik,” pungkas Acep.
(Adi)
