Kota Bandung, BriliaNews.com – Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyampaikan pandangan umumnya atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD di kota Bandung, Kamis (13/11/2025).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan mengatakan, rapat paripurna ini merupakan kelanjutan dari tahapan penyusunan APBD setelah Nota Pengantar Gubernur yang disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya.
“Pada rapat paripurna 5 November 2025 Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar perihal Ranperda tentang APBD 2026. Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat hari ini siap menyampaikan pandangan umumnya,” kata Iwan Suryawan.
Sesuai kesepakatan Badan Musyawarah DPRD Jawa Barat lanjut Iwan Suryawan, pembacaan pandangan umum kali ini disampaikan oleh tiga (3) fraksi. Sementara fraksi lainnya menyampaikan pandangan secara tertulis kepada pemimpin DPRD Jawa Barat.
“Setelah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, tahapan selanjutnya jawaban gubernur yang insyallah dilaksanakan pada rapat paripurna 14 November 2025,” ucap dia.
Pandangan Fraksi PDIP, PKB dan Fraksi Partai Demokrat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDIP DPRD Jabar
Bayu Satya Prawira disampaikan oleh
Bayu Satya Prawira,
menilai banyak tantangan yang harus diatasi dan dicarikan solusi untuk mengimplementasikan, dan mewujudkan semua program prioritas Pemprov. Jabat Tahun 2026.
“Kebijakan umum dalam RAPBD Tahun 2026 yang meliputi kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah harus fokus kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pada prinsipnya Fraksi PDIP ingin penyerapan anggaran daerah lebih efektif. Sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, karena Silpa yang terlalu tinggi juga akan mempengaruhi target pendapatan untuk APBD tahun selanjutnya.
“Terhadap RAPBD 2026 kami Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat melihat beberapa hal yang menurut kami harus mendapatkan prioritas dan perhatian yang lebih, diantaranya mewujudkan kedaulatan pangan, penanggulangan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk menurunkan angka pengangguran,” tegasnya.
Selain itu, penurunan ketimpangan melalui optimalisasi konektivitas dan sektor unggulan di wilayah pengembangan dan kawasan strategis provinsi. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan upaya penanganan lahan kritis yang berdampak pada penurunan fungsi konservasi, produksi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat hingga penanganan dan penanggulangan bencana alam.
Sementara itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan oleh M. Lillah Sahrul Mubarok menekankan pada beberapa hal. Salah satunya soal pesantren. Fraksi PKB menegaskan pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi pilar peradaban dan pusat pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu tanggung jawab negara terhadap pesantren harus hadir dalam bentuk konkret dan berkelanjutan.
Seperti peningkatan sarana dan prasana pesantren, asrama, sanitasi, ruang belajar, laboratorium dan fasilitas vokasi santri. Insentif dan penghargaan bagi guru ngaji, ustaz dan tenaga pendidikan keagamaan yang selama ini berkhidmat tanpa perlindungan sosial memadai.
“Serta perluasan beasiswa santri berprestasi dan kader pesantren, agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi,” ujarnya.
Hilangnya Bantuan Penyelenggaraan Madrasah dan Sekolah (BPMU), berdampak pada tunjangan guru swasta. Untuk itu, Fraksi PKB mendesak pemerintah mencari alternatif pembiayaan agar insentif guru tetap berjalan.
Terkait kekurangan guru BK, Fraksi PKB mendorong penambahan formasi dan peningkatan kapasitas guru BK untuk memperkuat karakter dan kesehatan mental siswa.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar dalam pandangan umumnya disampaikan Jenal Arifin, antara lain menyoroti soal pendapatan daerah tahun 2026 yang diproyeksikan diangka Rp28,78 triliun lebih dengan belanja daerah sebesar Rp28,49 triliun.
Fraksi Partai Demokrat mendorong APBD yang pro rakyat dan pro pertumbuhan, melalui belanja lebih produktif terhadap infrastruktur dasar, layanan publik, pangan, pendidikan, kesehatan dan penciptaan lapangan kerja.
“Dengan jumlah tersebut berasal dari PAD yang ditargetkan sebesar Rp18,85 triliun. Pendapatan transfer Rp9,90 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp23,86 miliar. Kami mencermati bahwa secara umum beberapa pos pendapatan mengalami penurunan target,” katanya.
Berdasarkan data tersebut Fraksi Partai Demokrat mencermati masih ada potensi pendapatan yang bisa dapat dioptimalkan terutama di sektor PAD.
Sementara berkaitan dengan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer yang berkurang, Fraksi Partai Demokrat menyarankan untuk terus adanya peningkatan akurasi data dalam pajak maupun sumber daya lainnya, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dari pendapatan transfer daerah,” pungkasnya.
Pewarta : Adi
